JAKARTA | Go Indonesia.Id – Penurunan pendapatan daerah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebesar Rp160,17 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH. Siang, 22 Oktober 2026. Ia meminta semua pihak tidak terburu-buru menyalahkan Bupati Siak Afni Zulkifli, melainkan mencermati faktor penyebab tekanan fiskal dan mendorong solusi konkret agar pelayanan publik tetap berjalan.
Prof. Sutan Nasomal, pakar hukum internasional dan ekonom, menilai penurunan kemampuan keuangan daerah harus disikapi secara objektif. Menurutnya, pendapatan kabupaten tidak hanya dipengaruhi kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga transfer pemerintah pusat, penerimaan pajak, serta dinamika ekonomi dan sektor sumber daya alam.
Advertisement
βJangan terburu-buru menyalahkan Bupati Siak ketika APBD mengalami penurunan. Persoalan ini harus dilihat secara objektif. Yang paling penting adalah mencari solusi bersama agar rakyat tidak menjadi pihak yang dirugikan,β demikian pandangan Prof. Sutan Nasomal.
Berdasarkan data dalam bahan pemaparan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah turun Rp160,17 miliar atau 6,76 persen, dari sekitar Rp2,370 triliun menjadi Rp2,210 triliun.
Penurunan tersebut mencakup sejumlah komponen utama:
1. Transfer pemerintah pusat: turun sekitar Rp131 miliar atau 8,76 persen menjadi Rp1,370 triliun.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD): turun 9,75 persen menjadi Rp623,06 miliar.
3. Pajak daerah: turun sekitar Rp87,82 miliar atau 28,38 persen menjadi Rp221,6 miliar.
4. Belanja daerah: disesuaikan turun Rp134,69 miliar atau 5,68 persen, dari sekitar Rp2,371 triliun menjadi Rp2,236 triliun.
Angka-angka tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap kapasitas fiskal Kabupaten Siak. Namun, penyebab terperinci penurunan setiap komponen pendapatan tetap perlu dijelaskan melalui data realisasi dan dokumen resmi pemerintah.
Prof. Sutan Nasomal berpandangan bahwa situasi tersebut perlu menjadi perhatian bersama pemerintah kabupaten, DPRD, Pemerintah Provinsi Riau, dan pemerintah pusat. Pengawasan tetap diperlukan, tetapi harus disertai data yang jelas serta usulan penyelesaian yang dapat dilaksanakan.
Prof. Sutan Nasomal mengingatkan agar penyesuaian anggaran tidak mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan jalan dan jembatan, serta infrastruktur dasar harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas belanja.
Dalam rancangan perubahan APBD tersebut, belanja modal disebut turun 27,23 persen menjadi Rp137,23 miliar. Belanja transfer ke desa turun 22,80 persen menjadi Rp180,41 miliar. Belanja hibah turun 22,63 persen, sedangkan bantuan sosial turun 43,29 persen.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, perubahan itu perlu dicermati agar penyesuaian anggaran tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat, terutama kelompok yang bergantung pada pelayanan dan bantuan pemerintah.
βSaya prihatin apabila penurunan APBD berdampak pada pelayanan kesehatan, pendidikan anak-anak, pembangunan jalan dan jembatan, maupun kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah harus tetap berupaya menjalankan kewajibannya kepada rakyat,β tegasnya.
Meski demikian, penurunan belanja secara keseluruhan belum otomatis membuktikan bahwa anggaran kesehatan atau pendidikan telah dipangkas dalam jumlah tertentu. Kepastian mengenai dampak terhadap masing-masing sektor memerlukan pemeriksaan terhadap rincian alokasi anggaran.
Kabupaten Siak dikenal memiliki potensi minyak dan gas bumi. Prof. Sutan Nasomal berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kebutuhan pembangunan daerah penghasil sumber daya alam, terutama ketika kemampuan fiskal daerah mengalami tekanan.
Ia juga mendorong evaluasi yang transparan terhadap penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam serta perubahan alokasi transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, penurunan transfer tidak dapat langsung disimpulkan sebagai akibat menurunnya produksi minyak bumi. Penjelasan mengenai penyebabnya memerlukan data produksi migas, realisasi dana bagi hasil, dan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan penerimaan daerah.
βKabupaten Siak memiliki potensi sumber daya alam yang perlu dikelola untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat komunikasi agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan,β ujarnya.
Selain meminta perhatian terhadap kebijakan transfer pusat, Prof. Sutan Nasomal mendorong Pemerintah Kabupaten Siak mengoptimalkan sumber pendapatan daerah melalui penguatan badan usaha milik daerah (BUMD).
Salah satu perusahaan yang disorot adalah PT Bumi Siak Pusako (BSP), yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi. Dalam bahan pemberitaan disebutkan adanya proyeksi pembagian dividen tahun 2026 sekitar US$6 juta atau lebih dari Rp100 miliar, dengan perkiraan bagian Kabupaten Siak sekitar Rp52 miliar.
Namun, angka tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen perusahaan dan pemerintah daerah untuk memastikan status keputusan pembagian dividen serta realisasi penerimaannya ke kas daerah.
PT Permodalan Siak (Persi) juga disebut sebagai salah satu perusahaan daerah yang berkontribusi terhadap pendapatan. Prof. Sutan Nasomal berharap seluruh BUMD meningkatkan profesionalisme, transparansi, pengawasan, dan kinerja usaha agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat.
Ia menilai penguatan BUMD dapat menjadi salah satu upaya memperluas sumber pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan pada sumber penerimaan tertentu. Meski demikian, kontribusi nyata setiap perusahaan perlu diukur berdasarkan laporan keuangan dan realisasi setoran kepada daerah.
Ditengah tekanan fiskal tersebut, Prof. Sutan Nasomal mengajak masyarakat, DPRD, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat membangun kerja sama yang konstruktif dengan Pemkab Siak.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap menjadi bagian penting dari pengawasan publik. Namun, kritik harus didukung fakta, pemahaman terhadap persoalan anggaran, serta rekomendasi yang dapat membantu menyelesaikan masalah.
Transparansi juga dinilai penting agar masyarakat mengetahui penyebab penurunan pendapatan, sektor belanja yang mengalami penyesuaian, dan langkah pemerintah dalam menjaga pelayanan dasar.
Bupati Afni Zulkifli bersama jajaran Pemkab Siak, menurut pandangan Prof. Sutan Nasomal, perlu terus mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
Menutup pandangannya, Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa persoalan APBD Kabupaten Siak tidak seharusnya berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang patut disalahkan. Hal yang lebih mendesak adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dan pembangunan daerah terus berjalan sesuai kemampuan keuangan.
βJangan sampai rakyat menjadi korban dari tekanan anggaran. Pemerintah pusat dan daerah harus bergandengan tangan mencari jalan keluar. Siak memiliki potensi besar, dan kepentingan masyarakat harus tetap diutamakan,β pungkasnya.
Penurunan pendapatan daerah menjadi tantangan yang membutuhkan perencanaan anggaran secara cermat, pengawasan yang terbuka, dan evaluasi berbasis data. Dukungan kepada pemerintah daerah tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol, sebagaimana kritik publik juga tidak boleh mengabaikan fakta dan konteks fiskal.
Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemkab Siak, dan DPRD, penyesuaian anggaran diharapkan dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat.
Sumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., pakar hukum internasional dan ekonom, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Ketua Umum YPLBH, serta pimpinan sejumlah lembaga pendidikan dan organisasi sebagaimana tercantum dalam keterangan narasumber.
REDAKSI
Advertisement
