BATAM | Go Indonesia.id – Pelaksanaan distribusi bantuan Papan Interaktif Digital (PID) untuk satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kota Batam mulai menjadi sorotan. Sejumlah temuan di lapangan memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi, mekanisme penugasan perusahaan pelaksana, hingga kesesuaian data jumlah perangkat yang didistribusikan.
Tim investigasi Media Online menemukan sejumlah hal yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak terkait, terutama menyangkut keterlibatan perusahaan dalam proses distribusi perangkat yang merupakan bagian dari program digitalisasi pembelajaran pemerintah pusat, Sabtu (14/11/2026).
Advertisement
Berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditelusuri, tercantum keterangan Direktorat SD Sartrans Customer Service sebagai saluran konfirmasi bagi penerima bantuan. Namun, dalam aktivitas pendistribusian di lapangan, tim menemukan keterlibatan perusahaan lain, yakni PT Bxxxxxx.
Ketika dimintai dokumen yang menjelaskan dasar keterlibatan perusahaan tersebut, pihak pelaksana di lapangan belum dapat menunjukkannya kepada tim media.
Penanggung jawab lapangan berinisial A justru menyarankan agar konfirmasi dilakukan langsung kepada perusahaan.
“Konfirmasi ke perusahaan aja, Bang,” ujarnya sembari memberikan nomor kontak perusahaan.
Tim redaksi telah berupaya menghubungi nomor tersebut untuk memperoleh penjelasan mengenai dasar penugasan dan hubungan kerja sama perusahaan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh jawaban.
Temuan lain yang tidak kalah penting adalah perbedaan informasi mengenai jumlah perangkat yang berada dalam proses distribusi.
Saat tim melakukan konfirmasi kepada salah seorang pelaksana di lapangan berinisial S, disebutkan bahwa jumlah perangkat mencapai sekitar 870 unit.
Namun, setelah penanggung jawab lapangan berinisial A tiba di lokasi, angka yang disampaikan berbeda, yakni sekitar 840 unit.
Perbedaan sekitar 30 unit tersebut tentu membutuhkan penjelasan dan pencocokan dengan dokumen administrasi distribusi.
Terlebih, berdasarkan data yang ditemukan pada salah satu portal informasi, total alokasi perangkat PID untuk Kota Batam tercatat sebanyak 1.269 unit di tahun 2026.
Dengan demikian, muncul sejumlah pertanyaan mendasar: berapa jumlah perangkat yang sebenarnya diterima di gudang, berapa yang sudah didistribusikan, berapa yang masih tersimpan, dan berapa yang telah diterima masing-masing sekolah?
Redaksi menilai data tersebut tidak boleh hanya dijelaskan secara lisan. Harus ada pencocokan melalui dokumen penerimaan barang, daftar inventaris, surat jalan, serta BAST masing-masing sekolah penerima.
Tim juga menemukan bahwa dalam proses pengeluaran barang dari gudang, tidak terlihat adanya formulir checklist yang dapat diperiksa untuk memastikan pencatatan jumlah dan kelengkapan perangkat sebelum diberangkatkan.
Petugas di lapangan disebut hanya menunggu dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
Kondisi ini perlu diperjelas. Apakah pencatatan barang dilakukan melalui sistem administrasi lain? Siapa yang melakukan verifikasi jumlah dan kelengkapan perangkat sebelum barang meninggalkan gudang?
Sebab, dalam pendistribusian barang yang bersumber dari program pemerintah, pencatatan dan pengendalian administrasi merupakan bagian penting untuk memastikan barang yang dikirim sesuai dengan jumlah yang tercatat dan diterima oleh pihak yang berhak.
Persoalan berikutnya adalah lokasi gudang penyimpanan perangkat PID sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah.
Berdasarkan pengamatan tim, gudang tersebut tidak dilengkapi papan informasi yang menjelaskan adanya aktivitas penyimpanan maupun pendistribusian bantuan PID.
Lokasinya juga relatif jauh dari jangkauan publik dan tidak dilengkapi petunjuk yang memberikan informasi mengenai kegiatan distribusi tersebut.
Ketika hal ini menjadi perhatian, alasan yang disampaikan berkaitan dengan pertimbangan lokasi strategis.
Namun, pertanyaan yang lebih mendasar bukan semata-mata mengenai letak gudang, melainkan bagaimana sistem pengawasan, pencatatan, pengamanan, serta pertanggungjawaban barang yang disimpan di dalamnya.
Apakah gudang tersebut merupakan lokasi resmi yang ditetapkan dalam mekanisme distribusi? Siapa pihak yang bertanggung jawab atas penguasaan dan pengamanan perangkat selama berada di gudang?
Hal-hal tersebut perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan ruang spekulasi di tengah masyarakat.
Redaksi secara khusus meminta penjelasan mengenai kedudukan PT Bxxxxxx dalam rantai distribusi PID di Kota Batam.
Apakah perusahaan tersebut merupakan mitra logistik PT Sartrans, subkontraktor, atau pihak lain yang memperoleh penugasan melalui mekanisme kerja sama tertentu?
Jika terdapat hubungan kerja sama, dokumen apa yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut?
Apakah terdapat surat perintah kerja, surat penugasan, perjanjian kerja sama, surat jalan, atau dokumen lain yang dapat membuktikan kewenangan perusahaan dalam mendistribusikan perangkat?
Pertanyaan ini menjadi penting karena dokumen BAST yang ditelusuri mencantumkan PT Sartrans, sementara dasar keterlibatan PT Bxxxxxx belum dapat diperlihatkan kepada tim media di lokasi.
Redaksi menegaskan bahwa tidak tercantumnya nama perusahaan pelaksana pengiriman dalam BAST tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Akan tetapi, keterlibatan setiap pihak dalam rantai distribusi tetap harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan melalui dokumen yang sah.
Program Papan Interaktif Digital merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pembelajaran melalui digitalisasi pendidikan.
Karena program tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, transparansi tidak boleh berhenti pada proses penyerahan perangkat kepada sekolah.
Masyarakat juga berhak memperoleh informasi mengenai mekanisme pengadaan, perusahaan penyedia, pihak pelaksana distribusi, jumlah perangkat yang dialokasikan, spesifikasi barang, serta realisasi penyalurannya sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Untuk Kota Batam, redaksi meminta agar data alokasi 1.269 unit tersebut dapat dicocokkan dengan jumlah perangkat yang benar-benar diterima, disimpan, dan disalurkan kepada sekolah penerima.
Jangan sampai terdapat perbedaan antara data perencanaan, dokumen penerimaan, dan realisasi distribusi yang tidak dapat dijelaskan secara administratif.
Program digitalisasi pendidikan bukan sekadar kegiatan mengirim perangkat dari satu gudang ke sekolah. Di dalamnya terdapat tanggung jawab administratif, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
Ketika ditemukan perbedaan angka, ketidakjelasan perusahaan pelaksana, dan dokumen penugasan yang belum dapat diperlihatkan, maka penjelasan resmi menjadi kebutuhan mendesak.
Publik tidak sedang mencari kesalahan pihak tertentu. Publik hanya ingin memastikan bahwa program pemerintah benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan, tepat jumlah, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada PT Sartrans, PT Bxxxxxx, Kemendikdasmen, BPMP Kepri, dan Dinas Pendidikan Kota Batam.
JaringanBintangInfo.com memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pihak untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Sebab, yang harus dijawab bukan hanya berapa unit perangkat yang dikirim, tetapi siapa yang bertanggung jawab atas setiap unit barang yang menggunakan anggaran negara.(Red)
Advertisement
