BATAM | Go Indonesia.id– Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukan sekadar persoalan berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja. Di balik keputusan tersebut, terdapat hak-hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi dan tidak boleh diabaikan oleh pemberi kerja.
Menyikapi pentingnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan tenaga kerja, Ketua Umum Aliansi LSM Ormas Peduli Kepri, Ismail Ratusimbangan, mengingatkan para pekerja agar memahami hak-hak mereka, khususnya mengenai pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak apabila mengalami PHK.
Advertisement
Menurut Ismail, edukasi ketenagakerjaan ini penting disampaikan secara luas, terutama kepada para pekerja yang selama ini belum memahami secara utuh ketentuan perundang-undangan mengenai hak mereka ketika hubungan kerja berakhir.
“Ini merupakan edukasi bagi masyarakat, khususnya para pekerja, agar mengetahui dan memahami hak-hak normatif yang dilindungi undang-undang. Jangan sampai pekerja yang sudah bertahun-tahun mengabdikan tenaga dan waktunya kepada perusahaan justru tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya ketika mengalami PHK,” menjadi pesan yang ditekankan dalam edukasi tersebut.
UU NOMOR 27 TAHUN 2026 ATUR HAK PEKERJA KORBAN PHK
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang mulai berlaku pada 28 Oktober 2026, ketentuan mengenai hak pekerja akibat PHK diatur dalam Pasal 232.
Pasal tersebut mengatur kewajiban pemberi kerja untuk membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak sesuai dengan faktor pengali berdasarkan alasan terjadinya PHK.
Berikut rincian dasar perhitungan uang pesangon berdasarkan masa kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 232 ayat (2):
A. KETENTUAN UANG PESANGON
1. Masa kerja kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah.
2. Masa kerja 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah.
3. Masa kerja 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah.
4. Masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun: 4 bulan upah.
5. Masa kerja 4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 tahun: 5 bulan upah.
6. Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun: 6 bulan upah.
7. Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun: 7 bulan upah.
8. Masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun: 8 bulan upah.
9. Masa kerja 8 tahun atau lebih: 9 bulan upah.
Ketentuan tersebut merupakan dasar perhitungan pesangon. Besaran yang benar-benar diterima pekerja tetap harus memperhatikan alasan PHK dan faktor pengali yang diatur dalam undang-undang.
B. UANG PENGHARGAAN MASA KERJA
Selain uang pesangon, Pasal 232 ayat (3) juga mengatur uang penghargaan masa kerja bagi pekerja dengan masa pengabdian tertentu.
Rinciannya sebagai berikut:
1. Masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun: 2 bulan upah.
2. Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun: 3 bulan upah.
3. Masa kerja 9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 tahun: 4 bulan upah.
4. Masa kerja 12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun: 5 bulan upah.
5. Masa kerja 15 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 tahun: 6 bulan upah.
6. Masa kerja 18 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 tahun: 7 bulan upah.
7. Masa kerja 21 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 tahun: 8 bulan upah.
8. Masa kerja 24 tahun atau lebih: 10 bulan upah.
C. UANG PENGGANTIAN HAK PEKERJA
Tidak hanya pesangon dan uang penghargaan masa kerja, Pasal 232 ayat (4) juga mengatur uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja.
Hak tersebut meliputi:
1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
2. Biaya atau ongkos pulang bagi pekerja beserta keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja.
3. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
ISMAIL: JANGAN SAMPAI PEKERJA TIDAK PAHAM HAKNYA SENDIRI
Ismail Ratusimbangan menegaskan bahwa pemahaman terhadap aturan ketenagakerjaan bukan hanya menjadi tanggung jawab perusahaan maupun pemerintah, melainkan juga harus menjadi perhatian seluruh masyarakat, khususnya kalangan pekerja.
Menurutnya, pekerja harus memiliki pengetahuan yang cukup agar tidak mudah dirugikan ketika menghadapi persoalan hubungan industrial, terutama saat perusahaan mengambil keputusan PHK.
Ia juga menekankan bahwa perusahaan tidak boleh memandang pembayaran hak pekerja sebagai beban yang bisa dihindari. Hak normatif merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan hukum.
“Jangan sampai pekerja hanya dituntut menjalankan kewajiban, bekerja memenuhi target perusahaan, tetapi ketika terkena PHK justru harus berjuang sendiri untuk mendapatkan haknya. Perusahaan wajib memahami dan menjalankan aturan yang berlaku,” menjadi pesan penting dalam edukasi perlindungan tenaga kerja tersebut.
Lebih lanjut, Aliansi LSM Ormas Peduli Kepri mendorong pemerintah dan instansi pengawasan ketenagakerjaan agar meningkatkan sosialisasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak pekerja.
Pasalnya, aturan yang telah disahkan tidak akan memberikan perlindungan maksimal apabila tidak dipahami masyarakat dan tidak dilaksanakan secara konsisten oleh pihak-pihak yang berkewajiban.
PESAN UNTUK PARA PEKERJA: Jangan hanya mengetahui berapa besar gaji yang diterima setiap bulan. Pahami pula hak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, serta ketentuan PHK yang berlaku.
Sebab, memahami hak bukan sekadar pengetahuan, melainkan bagian penting dari upaya melindungi diri dari potensi kerugian dalam hubungan kerja.
Sumber: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 232.
Bobi/Jurnalis Go Indonesia
Advertisement
