TANJAB BARATΒ |Β Go Indonesia.Id –
Dugaan praktik pinjaman uang dengan bunga tinggi di Gang Potong Ayam, RT 03, Simpang Rambutan, Desa Suban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, kini menjadi sorotan.
Pasalnya, seorang warga Inisial Pasaribu yang awalnya meminjam uang sebesar Rp3.000.000 justru disebut menghadapi tagihan hingga Rp31.000.000. Pembengkakan utang tersebut dilaporkan terjadi setelah peminjam mengalami keterlambatan pembayaran selama kurang lebih 13 bulan.
Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima redaksi, pinjaman tersebut diduga diberikan oleh seseorang berinisial S. Manik dengan ketentuan bunga 20 persen. Peminjam disebut diwajibkan membayar angsuran sebesar Rp600.000 setiap minggu selama enam minggu.
Namun, persoalan berubah ketika peminjam mengalami sakit dan tidak mampu meneruskan pembayaran sesuai jadwal.
Keterlambatan tersebut kemudian disebut berujung pada pembengkakan tagihan hingga Rp31 juta.
Jika angka tersebut benar, terdapat selisih fantastis sebesar Rp28 juta dari modal pinjaman awal. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: dari mana dasar perhitungan tambahan utang tersebut, berapa bunga yang diberlakukan, dan bagaimana denda keterlambatan ditetapkan?
Persoalan ini tidak boleh dibiarkan hanya menjadi polemik di tengah masyarakat. Setiap penagihan utang harus memiliki dasar perjanjian dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apalagi, warga yang dilaporkan mengalami kesulitan pembayaran tersebut disebut sedang menghadapi persoalan kesehatan.
Aparat Penegak Hukum (APH) diminta turun tangan untuk menelusuri dugaan praktik pinjaman tersebut. Periksa bukti transaksi, kesepakatan awal, catatan pembayaran, rincian bunga, hingga dasar munculnya tagihan Rp31 juta.
Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan pertolongan keuangan justru terjebak dalam beban utang yang semakin sulit diselesaikan.
Aparat juga perlu menelusuri apakah kegiatan pinjaman tersebut dilakukan secara pribadi atau merupakan kegiatan usaha jasa keuangan yang wajib memenuhi ketentuan perizinan.
Pasal 273 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana gadai tanpa izin dalam kondisi dan unsur tertentu, dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori III, maksimal Rp50 juta.
Namun, penerapan pasal tersebut harus berdasarkan unsur perbuatan yang terbukti dan tidak otomatis berlaku terhadap setiap praktik pinjaman uang berbunga.
Karena itu, pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar tidak terjadi kesimpulan hukum sebelum fakta dan bukti terungkap.
Redaksi membuka ruang klarifikasi kepada S. Manik untuk menjelaskan duduk perkara sebenarnya, termasuk kesepakatan pinjaman Rp3 juta, ketentuan bunga 20 persen, angsuran mingguan, serta dasar perhitungan hingga tagihan disebut mencapai Rp31 juta.
Hingga berita ini disusun, informasi tersebut masih berdasarkan laporan masyarakat dan belum merupakan kesimpulan hukum. Redaksi belum memperoleh keterangan langsung dari pihak yang disebutkan.
Aparat diharapkan menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, dan objektif.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi S. Manik maupun seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
REDAKSI Go Indonesia.Id





