DENPASAR | Go Indonesia.id _Gubernur Bali, Wayan Koster, secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287,00 per bulan dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 untuk sektor Hotel Bintang sebesar Rp4.644.907,00 per bulan. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 dan ditetapkan pada Jumat (Sukra Umanis, Ukir), 20 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80.
Penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tanggal 18 November 2026 tentang Rekomendasi Penetapan UMP dan UMSP Bali Tahun 2027 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Selain itu, Gubernur Bali juga memperhatikan aspirasi yang disampaikan langsung oleh Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali pada 21 Oktober 2026 dan 20 November 2026 agar perhitungan UMP memakai pendekatan berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali.
Poin Utama Keputusan Gubernur Bali:
* UMP Bali 2027: Ditetapkan sebesar Rp4.559.287,00 (empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) per bulan.
* UMSP Bali 2027 (Sektor Hotel Bintang): Ditetapkan sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 sebesar Rp4.644.907,00 (empat juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh rupiah) per bulan.
* Kenaikan Signifikan: UMP tahun 2027 mengalami peningkatan drastis/progresif sebesar Rp1.351.828,00 per bulan atau sekitar 42,15% dibandingkan UMP tahun 2026 sebesar Rp3.207.459,00.
* Pemenuhan KHL: Perbandingan UMP tahun 2027 (Rp4.559.287,00) terhadap besaran KHL tahun 2027 (Rp5.604.481,00) mencapai 81,35%, masuk kategori memenuhi Kebutuhan Hidup Layak, dan naik dari perbandingan tahun 2026 yang sebesar 61,54% (Rp3.207.459,00 berbanding Rp5.253.107,00).
* Mulai Berlaku: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Pemerintah Provinsi Bali menginstruksikan kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Bali, serta Pelaku Usaha, untuk melaksanakan keputusan UMP sebesar Rp4.559.287,00 tersebut dengan penuh tanggung jawab. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pegawai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Daerah serta pekerja usaha sektor pariwisata, memperkuat daya beli produk yang dikonsumsi, meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Niskala-Sakala, serta mendorong semangat kerja, kinerja, dan produktivitas. (JW)
Dalam siaran resminya, penetapan ini juga disertai pantun penyemangat bagi para pegawai dan pekerja
– Ke Marga Tabanan Melihat Sejarah
– Perjuangan Pahlawan Tak Pernah Terlupa
– Semangat Puputan Margarana Tetap Membara
– Upah Yang Layak Demi Kesejahteraan Pekerja.
Kadek Jurnalis Go Indonesia







