TANJAB BARAT | Go Indonesia.Id – Dugaan praktik penampungan dan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kembali mencuat di Gang Potong Ayam, RT 03, Simpang Rambutan, Desa Suban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Dugaan aktivitas tersebut kini menjadi sorotan dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) turun langsung melakukan pemeriksaan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, lokasi tersebut diduga menjadi tempat penampungan solar subsidi yang diperoleh melalui aktivitas langsiran menggunakan kendaraan Dump Truck dan mobil pikap jenis Carey. Nama Opung Besar Manalu disebut-sebut sebagai pihak yang diduga terkait dengan penampungan tersebut, namun hal ini masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
Solar tersebut diduga diambil dari SPBU Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, kemudian ditampung sebelum diduga dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan lokasi tambang di wilayah tersebut.
Jika informasi ini benar, praktik tersebut patut menjadi perhatian serius. BBM bersubsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang berhak tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan bisnis yang melanggar ketentuan.
Aparat penegak hukum, khususnya Polsek Tungkal Ulu serta instansi terkait, diminta segera menelusuri dugaan aktivitas tersebut. Pemeriksaan tidak cukup hanya menyasar lokasi penampungan, tetapi juga perlu mengungkap asal-usul BBM, pola pengangkutan, pihak yang terlibat, hingga dugaan tujuan distribusinya.
Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi yang memenuhi unsur pidana, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, pihak yang disebut-sebut terkait juga berhak memberikan penjelasan maupun klarifikasi atas informasi yang beredar.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi yang memenuhi unsur pidana dapat diancam hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Penerapan ketentuan tersebut tentunya harus didasarkan pada hasil penyelidikan, alat bukti, serta terpenuhinya unsur tindak pidana.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak yang disebut-sebut terkait maupun aparat penegak hukum mengenai dugaan penampungan dan distribusi solar subsidi di Desa Suban, Kecamatan Batang Asam.
Publik menanti langkah nyata APH untuk membongkar fakta di balik dugaan aktivitas tersebut. Jangan sampai distribusi BBM subsidi yang seharusnya membantu masyarakat justru diduga dimanfaatkan untuk meraup keuntungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Redaksi Media masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setiap perkembangan akan diberitakan berdasarkan fakta dan hasil konfirmasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
REDAKSI Go Indonesia.Id






