JAKARTA | Go Indonesia.id-Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan alasan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Menurutnya, keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia (HAM) serta karakter RUU Perampasan Aset yang merupakan undang-undang formil atau mengatur hukum acara.
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan, dalam proses pembahasan, Panja telah menerima beragam aspirasi masyarakat dan pandangan para ahli mengenai usulan pengaturan illicit enrichment. Namun, masukan tersebut tidak seluruhnya mengarah pada dukungan terhadap ketentuan tersebut.
βKami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain,β ujar Habiburokhman saat konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan kajian dan perbandingan yang dilakukan, pihaknya menemukan sejumlah negara yang tidak menerapkan konsep illicit enrichment. Habiburokhman menyebut Amerika Serikat dan Inggris sebagai contoh, serta menyampaikan bahwa pengaturan serupa di Jerman pernah digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan HAM.
Selain pertimbangan tersebut, Habiburokhman menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki karakter sebagai regulasi formil. Artinya, RUU ini berfokus pada tata cara dan mekanisme hukum acara dalam proses perampasan aset, bukan mengatur norma materiil mengenai jenis tindak pidana dan penghukuman.
βUndang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara, jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,β jelasnya.
Atas dua pertimbangan tersebut, yakni aspek HAM dan karakter hukum acara RUU, Panja memutuskan tidak memasukkan illicit enrichment ke dalam RUU Perampasan Aset.
Penjelasan tersebut menjadi salah satu jawaban DPR terhadap aspirasi masyarakat sipil yang mengusulkan agar peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar turut diatur dalam regulasi perampasan aset. Habiburokhman menegaskan, pembahasan RUU telah mempertimbangkan berbagai pandangan sebelum akhirnya disepakati untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI
Rania/Jurnalis Go Indonesia







