NATUNA | Go Indonesia.id- Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, kini berada di ambang kesulitan akibat Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum dicairkan selama empat bulan terakhir. Kondisi ini memicu keresahan mendalam di kalangan ASN, yang sangat mengandalkan TPP untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kami sudah sangat kesulitan. TPP ini sangat kami andalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk biaya anak kuliah!” keluh seorang ASN Natuna yang enggan disebutkan namanya.
Keterlambatan pembayaran TPP ini diduga kuat disebabkan oleh belum dibayarnya dana tunda salur dari pemerintah pusat ke daerah. Hal ini mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi Natuna, yang sangat bergantung pada APBD karena tidak memiliki sektor ekonomi lain yang signifikan. Akibatnya, ketika TPP terlambat dibayar, dampaknya langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk para ASN.
“Natuna hari ini hanya bergantung pada satu sektor saja, yaitu APBD. Oleh sebab itu, kami mendesak pemerintah daerah harus segera mencari solusi untuk mengembangkan sektor-sektor lain, seperti pariwisata atau pertanian, agar ekonomi daerah lebih stabil,” ujar seorang pengamat ekonomi Natuna.
Kondisi ini diperparah dengan minimnya lapangan kerja di Natuna. Banyak generasi muda yang terpaksa merantau ke daerah lain untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Jika pemerintah daerah tidak segera mengambil tindakan, Natuna terancam kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas.
Para ASN Natuna berharap pemerintah daerah dapat segera mencairkan TPP mereka dan mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah ekonomi daerah. Mereka juga mendesak pemerintah pusat agar segera membayar dana tunda salur dan memberikan perhatian lebih terhadap Natuna sebagai daerah perbatasan yang memiliki potensi strategis.
“Kami cinta Natuna, tapi kami juga butuh kepastian ekonomi. Jangan sampai kami merasa dianak tirikan di negeri sendiri,” tegas seorang ASN dengan nada penuh harap.
Reporter: Sudirman







