SURABAYA | Go Indonesia.id โ DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik se-Jawa Timur. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen dan inovasi mereka dalam menciptakan sistem dokumentasi dan informasi hukum yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Kunci utama keberhasilan Banyuwangi terletak pada inovasi mereka dalam mengembangkan Sistem Informasi Peraturan Daerah (SIPRADA), sebuah platform digital yang memungkinkan partisipasi publik secara aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah (perda). (14/10/25)
Melalui SIPRADA, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap rancangan perda, sehingga menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas prestasi yang diraih oleh DPRD dan Pemkab Banyuwangi. Dalam pernyataannya, beliau mengatakan:
“Penghargaan JDIH Terbaik ini adalah bukti nyata bahwa Banyuwangi memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Inovasi SIPRADA adalah langkah maju yang patut diapresiasi, karena membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya dalam proses pembentukan peraturan daerah. Saya berharap, prestasi ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Jawa Timur untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.”
Khofifah juga menambahkan bahwa transparansi dan partisipasi publik adalah kunci utama dalam menciptakan regulasi yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya SIPRADA, Banyuwangi telah membuktikan bahwa pemerintah daerah mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas regulasi dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Penghargaan JDIH Terbaik se-Jawa Timur ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi DPRD dan Pemkab Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas sistem dokumentasi dan informasi hukum mereka, serta memperluas jangkauan SIPRADA agar semakin banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah.
Reporter : Indah Razak