Bea Cukai sebut Rokok Manchester Ilegal, SPWB : Tangkap dan Bongkar dugaan Mafia Rokok yang Bernama WILLY

1e 51 e1795094172606

BATAM | Go Indonesia.id-Peredaran rokok merek Manchester yang diduga tidak dilengkapi pita cukai di pasaran Kota Batam kini memasuki babak baru. Setelah mendatangi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Solidaritas Perlawanan Wartawan Batam (SPWB) akhirnya menerima jawaban resmi yang menyatakan produk tersebut tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan dapat dikategorikan sebagai Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.

Jawaban tersebut tertuang dalam surat Bea dan Cukai Batam Nomor S-16/KPU.2/KPU.205/2026 tertanggal 19 November 2026, sebagai respons atas surat klarifikasi SPWB Nomor 009/SPm/SPWB/VI/2026 tertanggal 18 November 2026.

Bacaan Lainnya

Advertisement

Dalam surat resminya, Bea dan Cukai Batam menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, barang kena cukai yang pelunasan cukainya menggunakan pita cukai harus dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai yang berlaku.

Bea dan Cukai juga menyebut produk rokok Manchester berdasarkan lampiran yang disampaikan SPWB tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan dapat dikategorikan sebagai BKC ilegal.

Pernyataan resmi tersebut menjadi perhatian serius SPWB. Pasalnya, persoalan peredaran rokok yang diduga ilegal bukan sekadar persoalan perdagangan, melainkan menyangkut potensi kebocoran penerimaan negara dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga berada di balik distribusinya.

Koordinator SPWB, Haris Dianto, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti hanya dengan menerima jawaban tertulis dari Bea dan Cukai Batam.

SPWB tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan agar persoalan tersebut tidak berhenti sebatas surat-menyurat dan pernyataan administratif.

“Kami akan menindaklanjuti jawaban resmi Bea dan Cukai Batam ini dengan membuat laporan polisi ke Polresta Barelang, menyampaikan laporan kepada Kejaksaan Negeri Batam, serta meminta Bea dan Cukai melakukan penindakan dan pengusutan lebih lanjut. Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang-benderang, termasuk siapa pihak yang diduga mengendalikan peredaran rokok Manchester tersebut,” tegas Haris.

Haris juga menyebut nama Willy sebagai sosok yang menurut informasi dan dugaan yang diterima SPWB perlu didalami oleh aparat penegak hukum terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan peredaran rokok ilegal tersebut.

SPWB mendesak aparat tidak hanya menyasar pedagang kecil atau pengecer di lapangan. Penegakan hukum harus menjangkau pihak-pihak yang diduga menjadi pemasok, distributor, hingga aktor utama di balik rantai peredaran rokok ilegal.

“Jangan sampai yang di bawah terus menjadi sasaran penindakan, sementara pihak yang diduga menjadi pengendali justru tidak tersentuh. Kami mendesak aparat mengusut tuntas siapa pemodal, pemasok, distributor, dan pihak yang bertanggung jawab atas peredaran rokok tersebut,” lanjutnya.

Tak hanya itu, SPWB juga mendesak aparat penegak hukum menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dikaitkan dengan Willy.

Menurut Haris, apabila ditemukan indikasi aliran dana hasil tindak pidana, aparat harus menelusuri sumber dana, transaksi keuangan, aset, serta pihak-pihak yang diduga menikmati hasil kejahatan tersebut.

“Kami meminta dugaan TPPU ini juga didalami. Jika memang ditemukan aliran dana yang bersumber dari aktivitas ilegal, jangan hanya berhenti pada pelaku lapangan. Telusuri aliran uang dan aset yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut. Negara tidak boleh dirugikan, sementara pihak yang diduga menikmati keuntungan justru luput dari pemeriksaan,” tegasnya.

Dalam surat yang sama, Bea dan Cukai Batam turut mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 pihaknya telah melakukan penindakan terhadap 7.805.321 batang BKC ilegal, baik melalui operasi mandiri maupun operasi bersama Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan peredaran barang kena cukai ilegal masih menjadi tantangan serius di Batam.

Namun, publik tentu berhak mengetahui sejauh mana penindakan tersebut mampu menyentuh jaringan distribusi dan pihak-pihak yang diduga menjadi aktor utama.

Bagi SPWB, jawaban resmi Bea dan Cukai Batam harus menjadi pintu masuk bagi pengusutan yang lebih menyeluruh, bukan menjadi akhir dari persoalan.

Kini, perhatian tertuju kepada Polresta Barelang, Kejaksaan Negeri Batam, dan Bea Cukai Batam. Apakah laporan dan desakan masyarakat akan ditindaklanjuti hingga mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, atau justru kembali berhenti pada penindakan di tingkat pengecer?

SPWB menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan hukum dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terbukti terlibat.

Sebab, pemberantasan rokok ilegal tidak cukup dengan menyita barang, tetapi harus berani menelusuri jaringan, membongkar aliran dana, dan mengungkap siapa yang berada di balik bisnis tersebut.

Bobi/Jurnalis Go Indonesia


Advertisement

Pos terkait