PALANGKA RAYA | Go Indonesia.Id – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kalimantan Tengah kian menggila dan memicu kecaman keras. Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Profesor Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum yang dinilai gagal bertindak tegas.
Menurutnya, persoalan tambang ilegal bukan lagi sekadar isu ekonomi rakyat, melainkan ancaman serius bagi masa depan generasi bangsa.
Advertisement
Dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026), Sutan Nasomal menegaskan bahwa penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dalam aktivitas PETI telah merusak lingkungan secara masif, terutama di aliran sungai Kalimantan Tengah.
“Ini bukan lagi soal perut, tapi soal kehancuran generasi. Jika tanah dan air terus diracuni, maka anak cucu kita hanya akan mewarisi penyakit dan kerusakan alam,” tegasnya.
Ia menilai, kondisi ini sudah berada pada titik mengkhawatirkan dan tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa.
Sutan Nasomal juga menyoroti maraknya bukti visual di media sosial yang menunjukkan aktivitas tambang ilegal menggunakan alat berat di kawasan hutan lindung. Fakta tersebut, menurutnya, menjadi tamparan keras bagi aparat.
“Fakta-fakta yang viral itu memalukan. Rakyat bisa melihat, tapi aparat seolah tidak tahu. Jangan sampai ada kesan penegakan hukum mandul atau justru melindungi para cukong di balik tambang ilegal,” ujarnya dengan nada tegas.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media, melalui sambungan telepon dari markas pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia di Cijantung, Jakarta.
Ia mendesak Kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera turun tangan dengan langkah konkret, bukan sekadar imbauan atau kegiatan formalitas.
Menurutnya, praktik PETI di Kalimantan Tengah sudah berlangsung lama dan terkesan dibiarkan tanpa penindakan serius.
“Hukum harus jadi panglima. Jangan hanya tajam ke penambang kecil, tapi tumpul ke bos besar. Kalau ini terus dibiarkan, negara bisa kalah oleh mafia tambang,” tegasnya.
Selain dampak kesehatan dan lingkungan, Sutan Nasomal juga menyoroti potensi kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah dari sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ia menegaskan, kerusakan ekosistem seperti hutan yang gundul dan daerah aliran sungai yang rusak memiliki dampak jangka panjang yang jauh lebih mahal dibanding nilai emas yang diambil secara ilegal.
Diakhir pernyataannya, Sutan Nasomal mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan memviralkan aktivitas ilegal sebagai bentuk kontrol sosial.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di sektor lingkungan saat ini sedang diuji.
“Kalau aparat tidak bergerak, masyarakat harus bersuara. Jangan biarkan hukum kalah oleh kepentingan segelintir orang,” pungkasnya.
Narasumber: Profesor Dr. Sutan Nasomal, SH, MH Pakar Hukum Pidana Internasional Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
REDAKSI
Advertisement
