TANJUNGPINANG | Go Indonesia.id_ Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAMNR) menyoroti fenomena meningkatnya jumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menjelang masa pensiun justru beralih menjadi pejabat fungsional.
Langkah tersebut, menurut GAMNR, bukan cerminan kebutuhan organisasi, melainkan lebih karena kecenderungan memperpanjang masa kerja dengan memanfaatkan mekanisme peralihan jabatan.
Advertisement
Ketua GAMNR Tanjungpinang, Sasjoni, menilai kebijakan ini justru berpotensi membebani keuangan daerah, terutama di tengah kondisi APBD Kepri yang sedang defisit akibat efisiensi anggaran.
Kami minta Gubernur Kepulauan Riau untuk mengevaluasi kembali kebijakan pengangkatan pejabat fungsional yang tidak memiliki manfaat langsung terhadap kinerja pemerintahan. Jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi cara terselubung memperpanjang masa kerja pejabat, sementara daerah sedang menanggung beban fiskal berat, tegas Sasjoni.
Ia menambahkan, langkah beberapa pejabat senior yang menjelang pensiun Termasuk Sekda Provinsi Kepri, Adi Prihantara, yang disebut-sebut beralih ke jabatan fungsional menjelang masa purna tugas, Patut menjadi perhatian publik dan perlu dikaji aspek legal serta urgensinya.
Kalau pejabat sudah memasuki usia pensiun tetapi kemudian dialihkan ke jabatan fungsional tanpa dasar kebutuhan organisasi yang jelas, maka ini bukan solusi, tapi justru menambah beban daerah, lanjutnya.
GAMNR menegaskan, setiap kebijakan kepegawaian semestinya diarahkan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan pribadi atau politik menjelang pensiun.
Organisasi ini juga mendesak BKD dan Inspektorat Provinsi Kepri untuk melakukan audit internal terhadap proses alih jabatan tersebut, termasuk menghitung dampak keuangannya terhadap APBD serta memastikan tidak terjadi pelanggaran prinsip efisiensi dan akuntabilitas birokrasi.
Reporter : Edy
Advertisement
