NATUNA | Go Indonesia.id_ Hingga pertengahan tahun 2025, masyarakat Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, masih belum menikmati gas elpiji subsidi ukuran 3 kilogram (kg) seperti yang dinikmati masyarakat di berbagai daerah lain di Indonesia.
Saat wilayah lain telah beralih ke energi bersih dan efisien, warga Natuna masih bergantung pada minyak tanah yang kian sulit ditemukan dan harganya terus naik.(22/6/25).
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Program elpiji subsidi 3 kg sejatinya sudah digulirkan pemerintah pusat sejak tahun 2007 sebagai bagian dari konversi energi nasional. Namun, hingga kini, Natuna seolah belum masuk dalam radar kebijakan tersebut.
> βSudah bertahun-tahun kami dengar soal gas subsidi itu. Tapi sampai sekarang belum pernah kami lihat tabung 3 kilo masuk ke kampung. Kami masih pakai minyak tanah yang makin mahal dan langka,β keluh beberapa ibu rumah tangga di Natuna, yang enggan namanya disebutkan
Minim Perhatian, Infrastruktur Tak Kunjung Dibangun
Salah satu alasan utama elpiji subsidi belum mengalir ke Natuna adalah karena belum dilaksanakannya program konversi minyak tanah ke elpiji di wilayah ini. Selain itu, tidak tersedianya infrastruktur seperti Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) maupun pangkalan resmi LPG membuat distribusi tidak mungkin dilakukan.
Namun, kondisi ini dinilai mencerminkan kelambanan dan kurangnya kepedulian pemerintah pusat maupun daerah terhadap pemerataan energi, terutama di wilayah perbatasan seperti Natuna, yang dikenal sebagai garda terdepan Indonesia di Laut Natuna Utara.
> βKami bukan tidak mampu beralih ke gas, tapi kami tidak diberi kesempatan. Pemerintah pusat jangan hanya bicara soal pemerataan pembangunan, sementara kami di Natuna tak pernah masuk prioritas,β kritik Baharullazi, Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Natuna.
Desakan Konversi dan Pembangunan Infrastruktur Energi
Kritik semakin mengalir kepada Pemkab Natuna dan Pemprov Kepri yang dinilai belum cukup gigih memperjuangkan program konversi energi kepada pemerintah pusat. Sementara itu, pihak Pertamina juga belum menunjukkan komitmen konkret membangun fasilitas distribusi di wilayah ini.
Langkah-langkah konkret yang mendesak untuk dilakukan antara lain:
Mengajukan program konversi resmi dari minyak tanah ke elpiji ke Kementerian ESDM,
Mendorong Pertamina membangun SPPBE dan jaringan distribusi,
Menyusun basis data rumah tangga sasaran agar distribusi subsidi tepat guna dan terdata.
Natuna: Wilayah Strategis yang Terabaikan
Sebagai wilayah strategis di perbatasan utara Indonesia, Natuna semestinya menjadi prioritas dalam distribusi energi bersubsidi dan pembangunan infrastruktur dasar.
Ketertinggalan ini justru memperkuat kesan bahwa Natuna hanya dijadikan simbol kedaulatan, tanpa mendapat perhatian serius dari negara dalam pelayanan publik yang setara.
> βKalau hanya urusan gas elpiji saja tidak bisa disalurkan, bagaimana mungkin Natuna bisa siap menghadapi tantangan ekonomi dan energi masa depan?β tutup Baharullazi.
Reporter : AA