SORONG, PAPUA BARAT DAYA | Go Indonesia.id – Permasalahan terkait anggaran operasional Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Raja Ampat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2024 terus memanas. Ketegangan antara Ketua DPRK dan Sekda Raja Ampat semakin terasa, dengan adanya dugaan indikasi yang mengarah pada pengelolaan keuangan daerah yang tidak tepat.
Menanggapi situasi ini, Yohan Sauyai, Ketua Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Raja Ampat (GRD-KK Raja Ampat) dan pegiat anti-korupsi, menyatakan dukungannya terhadap pernyataan terbuka dari Sekda Raja Ampat. Ia bahkan menantang Sekda untuk terus menyuarakan kebenaran demi tegaknya keadilan.
Advertisement
“Saya menantang dan mendukung Sekda Raja Ampat untuk terus menyuarakan kebenaran demi tegaknya keadilan,” ujar Yohan melalui pesan singkat kepada media, Senin (9/10/2024).
Yohan juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun langsung ke Raja Ampat guna melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran dalam APBD Induk serta APBD-P tahun 2024.
“KPK harus turun tangan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam pengelolaan anggaran di Kabupaten Raja Ampat,” tegas Yohan.
Pernyataan terbuka dari Sekda Raja Ampat dan dukungan dari GRD-KK Raja Ampat terhadap Sekda, serta desakan untuk KPK turun tangan, menunjukkan bahwa permasalahan anggaran ini telah menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak.
Publik menantikan langkah konkret dari KPK untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di Kabupaten Raja Ampat.
Reporter : Yuven
Advertisement
