JAKARTA | Go Indonesia.id – Pemerintah menggelontorkan lima paket stimulus ekonomi senilai total Rp24,44 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2025 tetap mendekati 5 persen. Kebijakan tersebut diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6).
“Stimulus diberikan untuk merespons pelemahan ekonomi global dan menjaga konsumsi domestik selama Juni hingga Juli 2025,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (3/6).
Advertisement
Dari total anggaran, Rp23,59 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan Rp850 miliar berasal dari sumber non-APBN.
Stimulus ini terdiri dari lima kebijakan utama. Pertama, insentif di sektor transportasi berupa diskon tiket kereta api 30 persen, angkutan laut 50 persen, dan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah sebesar 6 persen untuk tiket pesawat. “Total anggaran untuk sektor ini sebesar Rp940 miliar. Diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat selama libur sekolah,” kata Sri Mulyani.
Kedua, diskon tarif tol sebesar 20 persen bagi 110 juta pengendara selama libur sekolah di bulan Juni dan Juli. Kebijakan ini dijalankan melalui operasi non-APBN dengan dukungan surat edaran dari Kementerian PUPR kepada Badan Usaha Jalan Tol. Nilai insentif ini diperkirakan Rp650 miliar.
Ketiga, penguatan bantuan sosial bagi kelompok rentan. Pemerintah memberikan tambahan bantuan kartu sembako senilai Rp200.000 dan bantuan pangan berupa 10 kg beras untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Seluruh bantuan disalurkan pada bulan Juni, dengan total anggaran Rp11,93 triliun.
Keempat, bantuan subsidi upah bagi pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta. Sebanyak 17,3 juta pekerja serta 565 ribu guru honorer Kemendikdasmen dan Kementerian Agama akan menerima subsidi Rp300.000 per bulan yang dibayarkan sekaligus di bulan Juni. Total anggaran untuk kebijakan ini sebesar Rp10,72 triliun.
Kelima, perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50 persen untuk 2,7 juta pekerja di enam subsektor industri padat karya. Kebijakan ini berlaku selama enam bulan dengan anggaran Rp200 miliar yang bersumber dari non-APBN.
Sri Mulyani menekankan bahwa kelima stimulus tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan pemerataan kesejahteraan di tengah ancaman perlambatan ekonomi global. “Dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, diharapkan angka kemiskinan dan pengangguran bisa ditekan lebih cepat,” ujarnya.
Pemerintah juga akan terus memantau efektivitas penyaluran stimulus untuk memastikan sasaran tepat dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Reporter : Iskandar
Advertisement
