Masyarakat Bunguran Barat Desak Alokasi Anggaran Magang SMK

IMG 20250622 WA0057

BUNGGURAN BARAT | Go Indonesia.id_ Seruan kepada DPRD: Dukung Masa Depan Pendidikan di Wilayah Terpencil

NATUNA – Masyarakat Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, mendesak pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau agar segera merealisasikan alokasi anggaran untuk kegiatan Praktik Kerja Industri (Prakerin) siswa SMK, khususnya bagi peserta magang dari SMKN 1 Bunguran Barat yang dijadwalkan berangkat ke Batam pada 28 Juni 2025.

Bacaan Lainnya

Advertisement

Desakan ini mengemuka usai rapat orang tua siswa yang digelar di sekolah dan dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Dalam forum itu, para wali murid mengungkapkan keresahan atas belum jelasnya pembiayaan transportasi, konsumsi, dan akomodasi selama masa magang di Batam.

> “Sampai sekarang, baru sebagian siswa yang bisa diberangkatkan. Banyak yang masih tertahan karena belum ada kejelasan siapa yang akan menanggung biaya perjalanan dan kebutuhan selama di sana,” ujar seorang wali murid kepada media, Sabtu (21/6/2025).

Sebagian besar siswa berasal dari wilayah kepulauan yang jauh dari pusat kota. Perjalanan ke Batam bisa memakan waktu hingga dua hari melalui jalur laut, yang tentu saja menjadi beban berat, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

> “Anak-anak kami berasal dari pulau-pulau terpencil. Untuk sampai ke Batam butuh biaya besar. Kami sangat berharap pemerintah hadir membantu, karena tidak semua orang tua mampu membiayai ini,” ungkap wali murid lainnya.

Pihak sekolah menegaskan bahwa kegiatan magang merupakan bagian dari kurikulum wajib yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, dukungan anggaran menjadi hal krusial agar semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebelumnya menjelaskan bahwa pencairan dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) dilakukan secara bertahap dan sesuai prosedur. Namun, bagi masyarakat Bunguran Barat, keterlambatan ini bisa berdampak langsung pada masa depan pendidikan anak-anak mereka.

> “Kami mohon agar pemerintah tidak hanya melihat prosedur, tapi juga kondisi di lapangan. Kami yang tinggal jauh di pulau-pulau terluar butuh perhatian khusus. Anak-anak kami juga punya hak untuk maju,” tegas salah satu wali murid dengan nada harap.

Warga Bunguran Barat menyerukan kepada anggota DPRD Provinsi Kepri agar tidak abai terhadap realitas pendidikan di wilayah perbatasan. Mereka menuntut keadilan akses pendidikan dan dorongan nyata dari pemangku kebijakan demi masa depan generasi bangsa dari pelosok negeri.

Reporter : Baharullazi


Advertisement

Pos terkait