JAKARTA | Go Indonesia.id-Pemerintah tengah mematangkan digitalisasi penyaluran bantuan sosial dengan teknologi biometrik wajah agar penerima bansos lebih tepat sasaran. Sistem ini dirancang untuk memverifikasi identitas penerima sekaligus menilai kelayakan berdasarkan data kependudukan dan data lintas lembaga.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tahap awal digitalisasi dilakukan melalui face recognition untuk mengakurasikan data penerima bantuan sosial. Dalam acara FEKDIxIFSE di JCC Senayan, Jakarta, Kamis 24 September 2026, Tito menjelaskan sistem tersebut terhubung dengan Dukcapil serta data dari kementerian dan lembaga lain.
Advertisement
Melalui pemindaian wajah, identitas warga disebut dapat langsung muncul dan dicocokkan dengan data kepemilikan aset seperti mobil, motor, hingga tanah. Data dari Kepolisian, ATR/BPN, dan BPS juga ikut dihubungkan untuk membantu menentukan apakah seseorang layak atau tidak menerima bantuan.
Tito menyebut uji coba sistem digitalisasi bansos di Banyuwangi menemukan hampir 70 persen penerima bantuan tidak berhak menerima bansos. Dari daerah itu, pemerintah lalu memperluas percontohan ke 42 kabupaten/kota dan menargetkan sekitar 200 daerah ikut validasi sistem ini hingga akhir tahun.
Sebelumnya, Kementerian Sosial juga menyiapkan digitalisasi bansos berbasis biometrik wajah untuk memastikan bantuan diterima oleh warga yang sesuai dengan data pemerintah. Meski begitu, skema ini belum berarti seluruh penerima bansos harus langsung melakukan scan wajah karena penerapannya masih bertahap.
Iriek/Jurnalis Go Indonesia
Advertisement
