LINGGA | Go Indonesia.id – Menjelang Hari Raya Idulfitri, kebijakan General Manager (GM) Pelindo Tanjungpinang, Tonny Hendra Cahyadi, yang berencana menaikkan tarif pas pelabuhan menuai kritik keras dari berbagai pihak. (12/3/25).
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kepri, Syaiful, SE, menilai langkah tersebut bertentangan dengan kebijakan Presiden RI, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, yang justru berupaya meringankan beban masyarakat dalam menghadapi arus mudik Lebaran.
Advertisement
Menurut Syaiful, GM Pelindo Tanjungpinang sebelumnya sudah berupaya menaikkan tarif pas domestik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000, namun mendapat penolakan dari masyarakat hingga akhirnya dibatalkan.
Kini, kebijakan serupa muncul kembali dengan rencana kenaikan tarif pas internasional dari Rp75.000 menjadi Rp100.000, yang akan diberlakukan mulai 15 Maret 2025, bertepatan dengan puncak arus mudik Lebaran.
“Kebijakan ini sangat tidak sejalan dengan program pemerintah pusat yang justru berusaha membantu masyarakat mudik dengan berbagai program seperti mudik gratis, diskon tiket pesawat, potongan tarif tol, bahkan pembebasan biaya di beberapa ruas tol.
Di saat pemerintah pusat dan BUMN berlomba-lomba meringankan beban rakyat, GM Pelindo malah menambah beban dengan menaikkan tarif pelabuhan,” tegas Syaiful.
Ia juga menyoroti bahwa mobilitas masyarakat Kepri meningkat menjelang Lebaran, terutama mengingat hubungan erat antara warga Kepri dengan Malaysia dan Singapura.
Banyak masyarakat yang memiliki sanak saudara di kedua negara tersebut, dan sebaliknya, banyak warga Singapura yang berasal dari Tanjungpinang, Lingga, Karimun, Bintan, Natuna, dan Anambas yang ingin pulang kampung.
Kenaikan tarif ini dinilai akan semakin membebani mereka, terutama bagi keluarga yang bepergian dalam jumlah besar.
“Jangan mencari kesempatan dalam kesempitan. Kebijakan seperti ini justru menambah beban masyarakat di momen yang seharusnya penuh kebahagiaan,” lanjutnya.
Atas dasar itu, MTI Kepri menyatakan protes keras terhadap kebijakan ini dan akan menyampaikan keberatan resmi kepada Direktur Utama Pelindo, Komisaris Utama Pelindo, Menteri Perhubungan, serta Presiden RI.
Syaiful juga meminta agar GM Pelindo Tanjungpinang dievaluasi dan jika perlu dipindahkan ke tempat lain.
Protes serupa juga disampaikan oleh Andry Amsy, tokoh muda dari Badan Pembentukan Provinsi Kepri (BP3KR).
Ia menilai kebijakan ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama saat mereka tengah menjalankan ibadah puasa.
“Informasi ini sudah membuat gaduh di masyarakat. Banyak warga yang menyampaikan protes melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok.
Kami berharap pemerintah pusat, DPR RI, serta Presiden RI mendengar aspirasi masyarakat Kepri dan segera mengambil tindakan tegas terhadap GM Pelindo Tanjungpinang,” ujar Andry.
Tagar #GantiGMPelindo_Tanjungpinang pun mulai ramai disuarakan oleh masyarakat yang menolak kenaikan tarif ini.
Reporter: Edy
Advertisement
