SEDANAU,NATUNA | Go Indonesia.id– Sekitar 500 nelayan tradisional dari Sedanau memadati Pelabuhan Sayonara, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Mereka menggelar aksi damai untuk menuntut revisi aturan terkait zona tangkap ikan dari 12 mil menjadi 30 mil, serta meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan izin zona tangkap yang dinilai tidak adil.
Dalam aksi yang berlangsung tertib ini, beberapa tokoh nelayan seperti Bujang Katul, Abu, Jamal, Raja Agus, Bahari, dan Joko menyampaikan aspirasi mereka kepada media. “Kami akan melepaskan kapal KM Lucas Cendana Jaya jika pemerintah bersedia mengakomodasi tuntutan kami,” ujar salah satu tokoh nelayan, Bujang Katul.
Advertisement
Para nelayan mengeluhkan aktivitas kapal cumi yang kerap melanggar batas wilayah tangkap, merusak ekosistem laut, dan mengganggu mata pencaharian nelayan lokal. “Kami sudah cukup menderita akibat perilaku kapal-kapal tersebut. Mereka beroperasi tanpa memperhatikan batas wilayah, sementara kami terus dirugikan,” tambah Raja Agus.
Aksi Damai Dalam Pengawalan Ketat
Aksi ini berjalan damai dan tertib di bawah pengawasan ketat pihak kepolisian, Babinsa, Danposal, serta personel Satpol PP. Para nelayan berharap aspirasi mereka didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Sekda Natuna: Pemda Fasilitasi, Namun Tidak Punya Wewenang
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko, saat dihubungi melalui telepon, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah memfasilitasi aspirasi nelayan dan akan terus mendukung mereka. Namun, ia menegaskan bahwa kewenangan untuk mengubah undang-undang atau aturan terkait zona tangkap berada di tangan pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk merevisi undang-undang. Namun, kami akan memastikan tuntutan para nelayan disampaikan kepada pihak yang berwenang,” jelas Boy Wijanarko.
Aksi ini mencerminkan keresahan mendalam para nelayan terhadap keberlangsungan mata pencaharian mereka. Dengan jumlah massa yang besar dan tuntutan yang tegas, para nelayan berharap pemerintah pusat segera memberikan solusi atas permasalahan ini.
Reporter : Baharullazi
Advertisement
