BINTAN | Go Indonesia.id- Sejumlah Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, mengeluhkan tersendatnya pasokan minyak goreng subsidi dari Perum Bulog. Kondisi ini membuat rantai pasok ke pedagang eceran hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terganggu.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Bintan, Asy Syukri, mengungkapkan bahwa selama ini kebutuhan minyak goreng subsidi sangat bergantung pada pasokan Bulog seharga Rp14.500 per liter. Harga tersebut dinilai ideal karena memungkinkan para pengecer menjualnya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp15.700 per liter.
Advertisement
Namun, dalam dua bulan terakhir, pasokan tersebut mengalami hambatan serius. Asy Syukri merinci sejumlah kendala yang dihadapi oleh Koperasi Merah Putih di berbagai wilayah:
• Desa Malang Rapat: Ketua Kopdes Heny menyebutkan pasokan normatif sekitar 400 liter per bulan yang biasanya disalurkan ke pengecer dan program Jumat Berkah mendadak kosong pada Juli ini.
• Kopdes Busung: Terpaksa mengambil minyak goreng dari distributor umum tanpa keuntungan layak demi menjaga keberlangsungan usaha 18 pelaku UMKM di kawasan Gurun.
• Wilayah Lain: Kopdes Pengudang, Kuala Sempang, dan Kijang Kota juga mengalami kesulitan serupa dalam memenuhi kebutuhan pengecer di wilayah masing-masing.
Solusi Pembentukan Distributor 1 (D1) Mandiri
Menghadapi krisis pasokan ini, Ketua Koperasi Merah Putih Desa Kuala Sempang, Shalahuddin Syah, mengusulkan agar desanya siap bertransformasi menjadi Distributor Pertama (D1) minyak goreng. Langkah ini bertujuan untuk menyuplai seluruh kebutuhan Koperasi Merah Putih serta para pedagang di Kabupaten Bintan secara mandiri.
Menanggapi usulan tersebut, DKUPP Bintan menyatakan dukungan penuh dan siap memfasilitasi seluruh persyaratan serta perizinan yang dibutuhkan.
“Sampai saat ini di Kabupaten Bintan belum ada distributor satu (D1) minyak goreng kita, sehingga kita sangat kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat dan hanya bergantung pada Bulog. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita pernah menfasilitasi badan usaha mengusulkan D1 minyak goreng kita yang sampai saat ini belum ada kejelasannya. Kami yakin, Dengan adanya D1 mandiri di Bintan, pengawasan peredaran akan jauh lebih mudah dan kebutuhan koperasi bisa terpenuhi,” ujar Asy Syukri, pada Rabu 22 Juli 2026.
Dia juga merujuk pada instruksi Presiden agar produk subsidi pemerintah disalurkan secara maksimal melalui Koperasi Merah Putih hingga langsung menyentuh tangan masyarakat.
Penjelasan Pihak Perum Bulog
Di sisi lain, Kepala Perum Bulog Cabang Tanjungpinang, Arief Alhadihaq, tidak menampik adanya kendala tersebut. Dia mengakui bahwa ketersediaan stok minyak goreng dalam dua bulan terakhir tidak berada dalam kapasitas maksimal.
“Memang selama ini beberapa kopdes disuplai oleh Bulog. Namun, semenjak dua bulan ini, kebutuhan stok minyak goreng kita tidak maksimal, sehingga kami lebih memilih menggunakan skala prioritas. Kami berharap ke depan stok kembali normal dan bertambah, sehingga kebutuhan Koperasi Merah Putih dapat kami suplai sesuai dengan kebutuhannya,” jelas Arief.
Dengan dorongan kuat dari pemerintah daerah dan inisiatif koperasi setempat, pembentukan Distributor 1 di Bintan diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang untuk memutus ketergantungan ekstrem terhadap pasokan luar daerah.
———————-
DKUPP Bintan Terima Keluhan MinyaKita, Pengelola Kopdes Bisa Jadi Distributor 1
Bintan – Peminat Minyak Goreng Rakyat (MinyaKita) yang di subsidi pemerintah umumnya sangat diminati di Kabupaten Bintan.
Namun tingginya permintaan tidak sebanding dengan stok yang selama ini disalurkan ke masyarakat hingga ke tingkatan pengecer.
Persoalan ini digambarkan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Bintan Asy Sukri, Rabu 22 Juli 2026.
“Persoalan stok maupun harga MinyaKita di Bintan memang cukup memprihatinkan, banyak masyarakat yang mengeluhkan hal ini kepada kami,” ujarnya kepada wartawan.
Syukri memaparkan beberapa contoh kasus adanya permintaan tinggi, di Desa Malang Rapat. Menurut pengaduan langsung dari Kepala Desa setempat, persoalan minim dan tinggi rendahnya harga MinyaKita ini sangat mempengaruhi warga dan program Desa di desa mereka.
“Desa Malang Rapat ini secara kebutuhan setiap bulan itu sedikitnya 400 liter disalurkan dengan harga jual Rp14.500. Pasokan minyak ini juga biasa disalurkan untuk program Jumat Berkah yang dicanangkan aparatur desa dan anggotanya. Namun ironisnya selama berjalannya waktu dua bulan ini penyalurannya tidak berjalan baik,” bebernya.
Tidak hanya di Desa Malang Rapat, Pengelola Koperasi Merah Putih Desa Kuala Sempang juga mengeluhkan hal yang sama.
Kebutuhan MinyaKita di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) khususnya. Syukri mendengar keluhan betapa sulit didapat dan dipasarkan di KDMP Kuala Sempang.
“Saya mendapat banyak keluhan dari Kades dan pengelola koperasi. Masyarakat sangat berharap stok MinyaKita ini bisa dirasakan dan dapat membantu masyarakat,” ujarnya.
Syukri menuturkan, KDMP Kuala Sempang melalui Kadesnya Moh Hatta, bahkan siap jika dipercaya memegang lisensi Distributor (Distributor-I) jika hal ini dirasakan perlu.
“KDMP dan Kades Kuala Sempang bahkan siap jika dipercaya pemerintah untuk mengelola penyaluran D-I,” tegasnya.
Syukri bahkan menambahkan, Pemkab menyampaikan tidak hanya KDMP Kuala Sempang, kesempatan yang sama juga sangat terbuka untuk semua KDMP lainnya di Bintan.
Kebutuhan ini dianggap perlu dan DKUPP Bintan tentunya sangat menyambut positif. “Ketika KDMP Kuala Sempang mampu mengelola lisensi D-I maka, diharapkan mampu menjadi penyangga utama bagi Kopdes merah putih lainnya, sehingga ke khawatiran minimnya stok minyak ini tidak berdampak buruk di masyarakat bawah,” beber Syukri.
“Menyikapi hal ini Pemkab Kabupaten Bintan sangat menyambut baik niat untuk memegang Lisensi D-I ini dan siap memfasilitasi,” tegasnya demikian.
Edy /Jurnalis Go Indonesia
Advertisement
