TANJUNGPINANG | Go Indonesia.id_ Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD HIMA PERSIS) Tanjungpinang-Bintan memberikan teguran keras kepada Anggota DPR RI, Endipat Wijaya, atas pernyataannya yang menyindir dan meremehkan donasi relawan terkait penanganan banjir Sumatra.(9/12/25).
Pernyataan Endipat yang membandingkan donasi relawan sebesar “Rp 10 miliar” dengan klaim pemerintah mengeluarkan dana “triliunan rupiah” dinilai sebagai bentuk arogansi verbal yang tidak semestinya diucapkan oleh seorang pejabat publik.
Advertisement
Advertisement
Ketua Umum PD HIMA PERSIS Tanjungpinang-Bintan, Muhammad Zhein Noor Ramadhan, menegaskan bahwa Endipat telah gagal membaca suasana batin masyarakat.
“Ucapan Endipat Wijaya tidak hanya tidak sensitif — tetapi melecehkan kerja relawan dan mengabaikan kenyataan bahwa masyarakat masih berteriak belum menerima bantuan. Pejabat publik semestinya hadir dengan empati, bukan dengan sindiran murahan,” tegas Zhein.
• Arogansi Membandingkan Donasi Relawan dengan Anggaran Pemerintah
PD HIMA PERSIS menyebut tindakan Endipat sebagai bentuk arogan dalam berkomunikasi, karena menyamakan dua hal yang sama sekali tidak setara:
* Donasi relawan adalah gerakan solidaritas rakyat, uang rakyat, tenaga rakyat.
* Bantuan pemerintah adalah kewajiban negara, bukan kemurahan hati pejabat.
“Pejabat publik tidak berhak meremehkan donasi masyarakat hanya karena nilainya tidak sebesar anggaran negara. Justru relawan bergerak cepat ketika pemerintah lambat. Jangan balikkan fakta!” ujar Zhein.
• Laporan Lapangan Jelas: Banyak Warga Belum Disentuh Bantuan Pemerintah
PD HIMA PERSIS menegaskan bahwa unggahan para relawan, termasuk Ferry Irwandi, memperlihatkan secara gamblang bahwa:
* masih banyak warga yang belum menerima bantuan logistik,
* distribusi pemerintah tidak merata,
* dan masyarakat sendiri yang menyampaikan keluhan tersebut langsung kepada relawan.
Maka, sindiran terhadap relawan adalah bentuk ketidakpekaan dan justru memperlihatkan jauhnya pejabat dari realitas lapangan.
• Peringatan Keras: Pejabat Publik Wajib Menjaga Lisan
PD HIMA PERSIS memperingatkan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab moral menjaga ucapan. Bukan hanya soal etika, tetapi juga soal kepercayaan rakyat.
“Jangan berbicara seenaknya ketika masyarakat sedang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya. Ucapan seperti itu hanya memperdalam luka masyarakat,” kata Zhein.
• PD HIMA PERSIS: Jangan Biarkan Rakyat Disalahkan Atas Kelalaian Negara
PD HIMA PERSIS menegaskan bahwa relawan bukan kompetitor pemerintah. Mereka hadir justru karena pemerintah belum sepenuhnya hadir.
“Jangan sampai negara absen, lalu relawan pula yang disindir. Itu tidak bisa dibiarkan. Kami mengecam keras pernyataan tersebut,” tutup Zhein.
Reporter : Edy
Advertisement
