JAKARTA | Go Indonesia.id – Program rumah subsidi yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali melangkah maju. Menteri PKP Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara mengumumkan alokasi khusus sebanyak 1.000 unit rumah subsidi bagi wartawan, sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka dalam menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan.
Dalam pesan singkat kepada Kompas.com pada Jumat (5/4/2025), Ara menjelaskan bahwa program ini ditujukan bagi wartawan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Hunian akan dibangun di wilayah strategis di luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.
Advertisement
βBiasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,β ujar Ara.
Program ini merupakan bagian dari skema bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk kalangan profesi yang kerap menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), rumah-rumah ini ditawarkan dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk 1.000 rumah wartawan akan dilakukan pada Selasa (8/4/2025) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
Selain wartawan, total 150.500 unit rumah subsidi juga dialokasikan untuk sejumlah kelompok profesi strategis:
Petani – 20.000 unit
Sebagai pilar ketahanan pangan nasional, petani mendapat prioritas di wilayah pedesaan dalam program 3 Juta Rumah.
Nelayan – 20.000 unit
Pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan yang tinggal di kawasan pesisir dan terpencil.
Buruh – 20.000 unit
Diperuntukkan bagi pekerja sektor industri dan manufaktur yang sering menghadapi keterbatasan finansial.
Tenaga Kerja Migran – 20.000 unit
Bentuk apresiasi bagi para pekerja migran Indonesia atas kontribusi mereka terhadap devisa negara.
Tenaga Kesehatan – 30.000 unit
Merupakan kuota terbesar, sebagai penghargaan atas dedikasi mereka selama pandemi dan pelayanan kesehatan.
Guru – 20.000 unit
Alokasi ini sudah mulai direalisasikan, antara lain di Bogor sejak Maret 2025.
Prajurit TNI AD – 5.000 unit
Rencana alokasi juga akan diperluas ke Angkatan Laut dan Udara.
Personel Kepolisian – 14.500 unit
Pemerintah menyatakan komitmen mendukung aparat keamanan melalui penyediaan hunian layak.
Ara menyebut, dari total kuota nasional sebanyak 420.000 unit rumah subsidi tahun ini, alokasi untuk profesi strategis akan memberi kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk pengembang, perbankan, dan konsumen.
Meski ambisius, program ini dihadapkan pada tantangan, mulai dari ketersediaan lahan hingga mutu bangunan. Untuk menjamin kualitas, Kementerian PKP menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta memanfaatkan data Badan Pusat Statistik (BPS) agar distribusi tepat sasaran.
βJangan lagi ada rumah subsidi yang retak dalam setahun atau salah sasaran,β tegas Ara.
Program ini merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah per tahun, dengan fokus utama pada MBR berpenghasilan di bawah Rp8 juta per Bulan.(*)
Redaksi
Advertisement
