PUNGGUR | Go Indonesia .id_Masalah yang selama ini menjadi keluhan masyarakat kembali terulang di Pelabuhan ASDP Telaga Punggur Roro, Kota Batam. Penyakit lama yang seolah tak kunjung tuntas itu kembali menimpa seorang penumpang yang hendak berangkat pada pukul 16.50 WIB, Senin (8/6/) lalu.
Berdasarkan keterangan sumber yang diperoleh, penumpang tersebut awalnya mendapatkan informasi bahwa kuota tiket untuk keberangkatan tersebut telah habis terjual.
Advertisement
Karena tidak memperoleh tiket, ia pun terpaksa membatalkan rencana perjalanan dan memutuskan kembali menuju kawasan Nagoya.(10/6/26).
Namun, hal yang mencurigakan terjadi tak lama kemudian. Saat dicek kembali sekitar pukul 17.30 WIB, tiba-tiba kuota tiket yang sebelumnya dinyatakan kosong itu muncul kembali dan tersedia untuk dibeli.
Kondisi yang terulang ini semakin memperkuat dugaan kuat bahwa ada “permainan” di balik pengelolaan kuota tiket penyebrangan.
Masyarakat merasa seolah-olah sedang dipermainkan, di mana informasi ketersediaan tiket seolah diatur sedemikian rupa, bukan berdasarkan kenyataan jumlah penumpang yang sesungguhnya.
Kejadian ini menimbulkan kekecewaan mendalam sekaligus menimbulkan pertanyaan besar, mengapa hal serupa terus berulang padahal telah menjadi keluhan publik selama ini.
Dan apakah sistem pengelolaan yang ada masih sangat lemah sehingga memungkinkan praktik semacam ini terjadi.
Menyinggung peran kunci dalam hal ini, Huseri yang menjabat sebagai Supervisor ASDP diketahui memegang wewenang penting dalam pengaturan buka-tutupnya kuota tiket.
Situasi ini membuat masyarakat mempertanyakan kabar yang transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan publik yang seharusnya melayani kepentingan umum, bukan keuntungan segelintir pihak.
“Permainan kuota sudah mulai lagi. Kami minta Polda Kepri dan Polresta Barelang bertindak secepatnya.
Kami masyarakat selalu dipersulit untuk mendapatkan tiket penyebrangan,” tegas seorang penumpang yang merasa kecewa dan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan.
Menanggapi situasi yang semakin meresahkan ini, masyarakat secara tegas meminta aparat penegak hukum, khususnya Polda Kepri dan Polresta Barelang, untuk tidak tinggal diam.
Sekaligus dilakukan penyelidikan secara mendalam dan transparan untuk mengungkap apakah memang ada praktik yang tidak wajar, serta meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat.
Jika dibiarkan terus berlanjut, praktik seperti ini tidak hanya merugikan penumpang secara materi dan waktu, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap kinerja ASDP sebagai penyedia layanan transportasi laut.
Sudah saatnya penyakit lama ini dicabut sampai ke akarnya agar pelayanan di pelabuhan dapat berjalan adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi
Advertisement
