NATUNA | Go Indonesia.id_ Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Natuna, Bahrullazi, mengecam keras komentar sinis dan melecehkan profesi wartawan yang beredar di ruang publik digital.(1/7/25)
Ia menegaskan bahwa kerja sama antara media dan pemerintah adalah amanat undang-undang, bukan bentuk meminta-minta anggaran seperti yang dituduhkan oleh sebagian pihak.
Advertisement
“Media adalah mitra strategis pemerintah, bukan pengemis anggaran. Mengabarkan pembangunan adalah bagian dari pelayanan publik yang dijamin undang-undang. Jangan biasakan memelintir fakta demi menutupi minimnya komitmen terhadap keterbukaan informasi,” tegas Bahrullazi.
Pernyataan ini disampaikan Bahrullazi menyusul komentar dari akun anonim dalam grup percakapan publik BERITA NATUNA GRUP CCTV-NYA MASYARAKAT NATUNA. Akun bernama “Saputra Natuna” menyebut wartawan sebagai pengemis dan menuduh media hanya ingin mendapatkan dana dari pemerintah.
Tak hanya itu, akun tersebut bahkan menyebut bahwa anggaran media sebaiknya dihapus dan dialihkan ke anak yatim dan fakir miskin. Komentar tersebut juga menyerang pribadi wartawan lokal, dengan bahasa yang dinilai merendahkan martabat profesi jurnalistik.
“Pernyataan seperti ini bukan sekadar nyinyiran iseng, tetapi sarat aroma sistematis. Seolah ada upaya membangun opini publik untuk membenturkan media dengan masyarakat — dan lebih jauh, membenturkan rakyat dengan haknya sendiri untuk memperoleh informasi yang layak,” tambahnya.
Bahrullazi menegaskan bahwa sebagai pilar keempat demokrasi, media memiliki peran vital dalam mengawal kebijakan publik, menjaga transparansi, dan menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat.
“Tudingan semacam itu justru mencederai nilai-nilai demokrasi. Yang seharusnya malu bukan wartawan. Yang harusnya malu adalah mereka yang mengabaikan peran media, tapi ingin terus dikenal lewat pencitraan gratis,” tutup Bahrullazi.
Reporter : Rd
Advertisement
