NATUNA | Go Indonesia.id_ Polemik dugaan investasi OPALP yang melibatkan DV Team Natuna terus menuai perhatian publik di Kabupaten Natuna. Sejumlah pihak menilai pemerintah daerah perlu bersikap lebih terbuka dan tegas dalam merespons persoalan yang telah berdampak pada banyak masyarakat.
Kasus OPALP disebut-sebut telah merugikan ratusan hingga ribuan warga yang berharap mendapatkan keuntungan dari skema investasi tersebut. Namun hingga kini, kejelasan terkait legalitas OPALP dan peran DV Team Natuna di daerah masih menjadi tanda tanya.
Advertisement
Di tengah situasi tersebut, muncul dugaan adanya oknum aparatur sipil negara (PNS) yang terlibat atau memiliki peran dalam aktivitas OPALP. Praktik PNS dobel job yang dilarang oleh aturan kepegawaian ini memunculkan kekhawatiran publik akan lemahnya pengawasan internal di lingkungan Pemkab Natuna.
Sementara itu, publik juga menyoroti kebijakan Pemkab Natuna yang memberhentikan sementara seorang kepala desa, meskipun status hukumnya disebut-sebut belum memiliki putusan tetap. Kebijakan ini dinilai menimbulkan kesan ketidakkonsistenan dalam penegakan aturan.
Seharusnya semua diperlakukan sama. Jangan sampai ada kesan tegas ke bawah, tapi lunak ke atas,” ujar salah satu tokoh masyarakat Natuna yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, persoalan proyek daerah dan pelayanan publik juga masih menjadi sorotan. Sejumlah proyek dinilai belum sepenuhnya transparan, sementara masyarakat masih mengeluhkan lambannya pelayanan birokrasi di beberapa instansi.
Masyarakat berharap Pemkab Natuna, khususnya Bupati Cen Sui Lan, dapat mengambil langkah konkret dan terbuka dalam menyikapi berbagai polemik tersebut. Transparansi, evaluasi internal, serta keberanian menegakkan aturan dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Natuna belum memberikan keterangan resmi terkait polemik OPALP, dugaan keterlibatan oknum PNS, maupun kebijakan pemberhentian sementara kepala desa tersebut.
Reporter : Baharullazi
Advertisement
