SUKABUMI | Go Indonesia.id– Pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Desa Cangehgar, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang mangkrak bertahun-tahun menuai kritik keras dari Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, pakar hukum internasional sekaligus ekonom.
Proyek yang digadang-gadang menjadi “istana perkantoran” Pemkab Sukabumi itu justru berubah menjadi bangunan terbengkalai. Warga setempat bahkan menjulukinya sebagai “rumah hantu” lantaran kondisinya yang menyeramkan, berlumut, dan tak terurus.senin(1/9/25).
Advertisement
“Bagaimana mungkin pembangunan kantor bupati dibiarkan mangkrak bertahun-tahun? Bangunan sudah berdiri, tapi tidak selesai dan tidak dirawat.
Saya minta kepada Presiden RI Bapak Prabowo Subianto agar memerintahkan para menterinya bersama gubernur untuk segera mewujudkan penyelesaian kantor Pemkab Sukabumi ini,” tegas Prof. Sutan Nasomal dalam keterangannya di Jakarta, menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan online dalam serta luar negeri.
Menurutnya, keberadaan bangunan terbengkalai di kawasan wisata ikonik Pelabuhanratu menimbulkan keprihatinan. “Para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, mempertanyakan hal ini. Padahal kawasan ini dikenal dunia karena legenda Nyi Roro Kidul. Sayangnya, yang tampak justru bangunan mangkrak bagaikan rumah hantu,” ujarnya via sambungan telepon.
Data yang dihimpun menunjukkan proyek lima lantai tersebut dimulai pada 2020 dengan alokasi anggaran Rp180 miliar dari kas daerah. Namun, bangunan belum juga rampung. Kini, pemerintah daerah memperkirakan butuh tambahan dana Rp100 miliar untuk melanjutkan, dengan target penyelesaian baru pada 2027 atau 2028.
“Ini jelas bentuk pemborosan anggaran. Uang rakyat yang seharusnya bisa dipakai untuk perbaikan jalan, pendidikan, atau kesehatan malah terkubur dalam beton tak terpakai,” tambah Prof. Sutan.
Kondisi fisik bangunan pun sangat memprihatinkan: dinding berlumut, kaca pecah, serta lingkungan yang dipenuhi ilalang. Situasi ini, kata Prof. Sutan, mencerminkan lemahnya perencanaan dan eksekusi pembangunan di daerah.
Selain proyek kantor Pemkab, Sukabumi juga memiliki catatan proyek mangkrak lain, seperti pembangunan bandara dan gedung amfiteater. “Masyarakat tidak butuh janji, tapi tindakan nyata.
Presiden harus segera memerintahkan pembantunya agar proyek ini diselesaikan, supaya setiap rupiah anggaran dipertanggungjawabkan,” tutup Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, yang juga Presiden Partai Oposisi Merdeka serta pengasuh Ponpes ASS SAQWA Plus.
Redaksi
Advertisement
