JAKARTA | Go Indonesia.id –
Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom Nasional, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, menyerukan agar Presiden Republik Indonesia segera bertindak tegas mengatasi krisis ekonomi yang kian memperburuk kondisi rakyat. Ia menilai saat ini kemiskinan dan pengangguran melonjak tajam di berbagai Daerah, sementara banyak kepala Daerah justru sibuk dengan pencitraan di media sosial ketimbang bekerja nyata.
“Presiden sangat urgent untuk bertindak cepat. Hentikan penderitaan rakyat! Libatkan seluruh elemen Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali kota, untuk benar-benar turun tangan mengatasi krisis ekonomi dan sosial di masyarakat. Jangan biarkan rakyat terus menderita dari Sabang sampai Merauke,” tegas Prof. Sutan Nasomal dalam keterangannya di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2025).
Menurutnya, kepala Daerah yang tidak mampu menepati janji politik dan gagal menciptakan lapangan kerja harus dianggap wanprestasi dan diminta mundur dari jabatannya.
Ia menilai banyaknya perusahaan yang tutup dan meningkatnya PHK di berbagai provinsi menjadi bukti lemahnya kepemimpinan Daerah dalam menggerakkan roda ekonomi rakyat.
“Kepala Daerah digaji mahal, tapi tidak mampu menciptakan pekerjaan untuk rakyat, ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Mereka lebih sibuk pencitraan di media sosial daripada bekerja. Presiden harus beri ultimatum keras!” ujarnya dengan nada tajam.
Prof. Sutan juga menyoroti fenomena masyarakat miskin yang semakin terpuruk, seperti para ibu rumah tangga yang terpaksa mengamen bersama anak-anaknya demi sesuap nasi, hingga lansia yang hidup tanpa penerangan di pelosok Desa.
Ia mencontohkan seorang lansia bernama Ibu Mumun di Desa Pamijahan, Kabupaten Bogor, yang sudah lima tahun hidup tanpa listrik akibat kemiskinan ekstrem. Menurutnya, kasus tersebut hanya satu dari ribuan potret buram kemiskinan di Indonesia.
“Kondisi ini harusnya membuka mata para pemimpin. Jangan jadikan rakyat sebagai tumbal politik. Negara harus hadir, hukum harus ditegakkan!” tegasnya.
Sebagai Presiden Partai Oposisi Merdeka dan Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus, Prof. Sutan Nasomal juga mengimbau seluruh organisasi advokat di Indonesia agar ikut membantu masyarakat miskin yang menjadi korban kebijakan kepala Daerah yang wanprestasi.
“Para advokat jangan diam. Ini panggilan kemanusiaan. Jika kepala Daerah tidak bertanggung jawab, mereka harus diproses sesuai hukum,” ujarnya menutup.
REDAKSI






