Skandal Rekrutmen Bintara Polri di Jambi, Kombes Handoko Dikabarkan Dipecat, Kerugian Korban Rp28 Miliar, Aliran Dana Diburu!

IMG 20261122 WA0094

JAMBI | Go Indonesia.Id – Kasus dugaan penipuan dalam penerimaan Bintara Polri Tahun 2026 yang menyeret mantan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jambi, Kombes Pol Handoko, memasuki babak baru. Handoko dikabarkan telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri di tingkat Mabes Polri.

Perkara yang mencuat terkait dugaan penipuan penerimaan calon anggota Bintara Polri tersebut disebut mengakibatkan kerugian para korban mencapai sekitar Rp28 miliar. Angka kerugian yang fantastis ini menjadi sorotan serius dan menuntut pengungkapan perkara secara menyeluruh, transparan serta tidak berhenti pada sanksi internal semata.

Bacaan Lainnya

Advertisement

Informasi mengenai pemecatan tersebut dibenarkan Widodo saat diwawancarai awak media, Jumat (20/11/2026). Ia menyebut keputusan pemberhentian telah dilakukan di tingkat Mabes Polri.

“Iya benar sudah dipecat, kan sudah tahu. Tetapi itu kan di Mabes, untuk detailnya di sana,” ujarnya.

Meski sanksi PTDH dikabarkan telah dijatuhkan, penanganan perkara dugaan penipuan tersebut masih terus berjalan. Penyidik Polda Jambi kini dikabarkan mengembangkan penyelidikan dengan mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Langkah tersebut diarahkan untuk menelusuri aliran dana yang diduga berasal dari para korban, termasuk kemungkinan perpindahan uang melalui transaksi maupun rekening pihak lain.

Pendekatan follow the money menjadi salah satu strategi penyidik untuk mengurai aliran dana, mengidentifikasi aset yang diduga berkaitan dengan perkara serta mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Jika dalam proses penyidikan ditemukan dan disita aset maupun uang yang berkaitan dengan perkara tersebut, pemulihan kerugian korban berpotensi dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Kerugian yang disebut mencapai Rp28 miliar bukan angka kecil. Para korban tentu berharap proses penegakan hukum tidak hanya berujung pada sanksi terhadap individu yang terlibat, tetapi juga mampu mengungkap keseluruhan jaringan, mekanisme transaksi serta pihak-pihak yang diduga menikmati aliran dana.

Penelusuran menyeluruh menjadi penting agar penanganan perkara tidak berhenti pada pengakuan tersangka ataupun satu pihak semata, melainkan didukung pembuktian, pemeriksaan transaksi keuangan dan penelusuran aset berdasarkan hukum.

Kasus ini sekaligus menjadi ujian terhadap komitmen institusi Polri dalam menjaga integritas rekrutmen anggota. Penerimaan anggota Polri semestinya berjalan berdasarkan kemampuan, kelayakan dan prosedur resmi, bukan melalui dugaan praktik percaloan atau transaksi yang merugikan masyarakat.

Pemecatan yang dikabarkan telah dijatuhkan menjadi perkembangan dalam perkara ini. Namun, pengungkapan aliran dana, proses hukum hingga upaya pemulihan hak para korban tetap menjadi tuntutan penting yang harus dituntaskan.

Redaksi masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan serta menjunjung asas praduga tak bersalah.

REDAKSI Go Indonesia.Id


Advertisement

Pos terkait