MATARAM | Go Indonesia.id _Komitmen Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) dalam menjaga marwah dan integritas institusi mendapat sorotan positif dari kalangan akademisi. Langkah tegas yang diambil Polda NTB dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap dua personel kepolisian, KOMPOL Y dan IPDA AC, dinilai sebagai bentuk keseriusan dalam menegakkan etika profesi dan prinsip hukum di tubuh Polri.
Adalah Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Universitas Mataram, yang mengemukakan pandangan tegasnya. Ia menyebut tindakan Polda NTB sebagai langkah maju yang patut diapresiasi, terutama di tengah sorotan tajam masyarakat terhadap perilaku dan profesionalisme aparat penegak hukum.
Advertisement
โIni langkah yang patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa Polda NTB tidak bermain-main dalam menegakkan disiplin dan etika di internal kepolisian,โ ujar Prof. Galang kepada wartawan, Rabu (28/5). โSanksi terhadap pelanggaran etika, apalagi yang menyangkut perilaku tercela, harus ditindak secara transparan dan adil.โ
Mengukuhkan Prinsip Negara Hukum
Dalam pandangan Prof. Galang, penerapan regulasi seperti Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, menjadi bukti nyata bahwa institusi kepolisian di daerah tidak sekadar menjalankan fungsi pengamanan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip negara hukum.
โKeberanian menjatuhkan PTDH bukan hanya menyangkut ranah administrasi, tetapi juga menunjukkan bahwa pimpinan Polri di daerah tidak mentolerir pelanggaran berat yang mencoreng nama institusi,โ jelasnya.
Prof. Galang juga menggarisbawahi pentingnya pemisahan yang tegas antara proses etik dan pidana. Menurutnya, langkah Polda NTB yang tetap melanjutkan proses penyidikan pidana terhadap dua personel meski sanksi etik sudah dijatuhkan merupakan indikasi bahwa akuntabilitas tidak berhenti pada tataran etik semata.
โKetika Polda NTB melanjutkan penyidikan pidana walaupun sanksi etik sudah dijatuhkan, itu adalah bukti bahwa prinsip keadilan dan akuntabilitas tetap dijaga. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik, khususnya dalam konteks reformasi Polri menuju profesionalisme yang sesungguhnya,โ imbuhnya.
Merefleksikan Semangat PRESISI
Dalam konteks yang lebih luas, tindakan Polda NTB ini dinilai sejalan dengan visi besar Polri yang digaungkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui konsep PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). Penegakan etika secara tegas, menurut Prof. Galang, menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Polri yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat.
โLangkah ini memberi pesan kuat bahwa institusi kepolisian tidak lagi memberi ruang bagi personel yang mencederai nilai-nilai profesionalisme. Penegakan etik yang tegas bukan hanya berdampak ke dalam, tetapi juga menjadi pesan kuat bagi publik bahwa Polri bersungguh-sungguh ingin memperbaiki citra dan kualitas layanannya,โ tegasnya.
Ia pun berharap bahwa langkah berani yang diambil oleh Polda NTB dapat menjadi preseden baik dan ditiru oleh jajaran kepolisian lainnya di seluruh Indonesia.
Dampak dan Harapan
Tindakan penegakan etik di tubuh kepolisian, menurut banyak pihak, merupakan cerminan dari arah baru institusi yang tengah berbenah diri di tengah arus tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan keadilan. Dalam kacamata Prof. Galang, penegakan aturan tidak hanya menyasar pelaku kejahatan dari luar, melainkan juga dilakukan ke dalam โ kepada aparat itu sendiri.
โIni menyangkut kualitas moral, profesionalitas, dan kepercayaan publik. Jika kepolisian ingin berdiri sebagai institusi yang kuat, modern, dan dipercaya, maka ketegasan semacam ini harus menjadi norma, bukan pengecualian,โ tutupnya.
Langkah Polda NTB menjadi cermin harapan bahwa perubahan di tubuh Polri bukan sekadar wacana, melainkan komitmen nyata yang terus dihidupkan. Di tengah jalan panjang menuju reformasi institusi, ketegasan menegakkan etika adalah salah satu pijakan paling penting.
Reporter : Iskandar
Advertisement
