NDUGA | Go Indonesia.id β Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (KOMNAS TPNPB-OPM) mengeluarkan siaran pers terkait dugaan pengangkutan pasukan dan logistik militer dari Timika menuju Bandar Udara Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Rabu (11/11/2026).
Dalam siaran pers yang disampaikan juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, disebutkan bahwa berdasarkan laporan PIS TPNPB dari Kabupaten Nduga, terdapat aktivitas penerbangan yang diduga membawa pasukan, logistik militer, serta bahan bakar untuk kepentingan operasi militer.
Advertisement
TPNPB-OPM mengklaim aktivitas tersebut berlangsung sebanyak tujuh kali penerbangan menggunakan pesawat sipil bernomor registrasi PK-SNE yang disebut milik Smart Aviation (Smart Air), dengan rute Timika menuju Bandar Udara Kenyam.
Menurut klaim dalam siaran pers tersebut, pengangkutan itu diduga berkaitan dengan operasi militer di wilayah Nduga yang melibatkan aparat keamanan Indonesia dan pasukan TPNPB KODAP III Ndugama Derakma di bawah pimpinan Egianus Kogeya.
Desak Smart Aviation Hentikan Dugaan Pengangkutan Logistik Militer
Dalam pernyataannya, manajemen KOMNAS TPNPB-OPM meminta Pongky Majaya, yang disebut sebagai pemilik dan pendiri PT Smart Cakrawala Aviation, agar menghentikan aktivitas penerbangan yang menurut klaim mereka digunakan untuk mendukung pengangkutan pasukan dan logistik militer ke wilayah konflik.
TPNPB-OPM juga kembali mengeluarkan ultimatum kepada maskapai penerbangan sipil agar tidak terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan militer selama konflik bersenjata di Tanah Papua masih berlangsung.
Pernyataan tersebut sekaligus memuat peringatan keras terhadap penerbangan sipil yang memasuki wilayah konflik. Bahkan, kelompok tersebut menyatakan tidak segan-segan melakukan penembakan terhadap pesawat sipil yang mereka masukkan dalam daftar target operasi.
Pernyataan bernada ancaman ini menjadi perhatian serius karena keselamatan penerbangan sipil, awak pesawat, dan masyarakat harus tetap menjadi prioritas dalam situasi konflik bersenjata.
Pemerintah Diminta Hormati Hukum Humaniter Internasional
Selain menyampaikan tuntutan kepada pihak maskapai, TPNPB-OPM juga meminta pemerintah Indonesia menghormati ketentuan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata di Papua.
Namun demikian, berbagai tuduhan mengenai penggunaan pesawat sipil untuk mengangkut pasukan dan logistik militer tersebut masih merupakan klaim sepihak TPNPB-OPM yang memerlukan verifikasi independen.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat konfirmasi langsung dari pihak Smart Aviation, Pongky Majaya, maupun otoritas terkait mengenai klaim tujuh penerbangan tersebut, termasuk jenis muatan yang diangkut pesawat PK-SNE.
Redaksi juga belum memperoleh keterangan resmi dari pihak TNI maupun pemerintah mengenai tuduhan yang disampaikan dalam siaran pers tersebut.
Keselamatan Penerbangan Sipil Tidak Boleh Dipertaruhkan
Situasi ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan penerbangan sipil di wilayah yang mengalami konflik bersenjata. Pesawat sipil, awak penerbangan, dan penumpang tidak boleh dijadikan sasaran ancaman maupun tindakan kekerasan.
Setiap dugaan keterlibatan penerbangan sipil dalam aktivitas militer perlu ditelusuri melalui mekanisme pemeriksaan yang transparan dan berdasarkan bukti, bukan semata-mata pernyataan salah satu pihak yang berkonflik.
Siaran pers tersebut ditandatangani atas nama jajaran Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM, dengan Sebby Sambom sebagai juru bicara.
Agustinus Selegani /Jurnalis Kaperwil Media Go Indonesia.id
Advertisement
