CILEGON | GO Indonesia.id – Angka pengangguran di Kota Cilegon menunjukkan tren penurunan. Pada 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 6,59 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,41 persen.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten tersebut menunjukkan penurunan sebesar 0,82 poin persentase dalam kurun waktu satu tahun.
Advertisement
Capaian ini mendapat respons positif dari DPRD Kota Cilegon. Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon, Hidayatullah, menyebut penurunan angka pengangguran tersebut sebagai perkembangan baik yang perlu dipertahankan oleh Pemerintah Kota Cilegon.
Ia mengapresiasi langkah Wali Kota Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) serta jajaran terkait dalam menjalankan program penanganan pengangguran.
“Saya apresiasi pemerintah Cilegon Pak Robinsar dan Fajar melalui Disnaker dan jajaran atas kerja sama termasuk Komisi II,” katanya, Rabu, 11 November 2026.
Namun, Hidayatullah menekankan penurunan angka pengangguran harus diikuti dengan upaya berkelanjutan agar semakin banyak masyarakat Cilegon memperoleh akses terhadap pekerjaan.
Hidayatullah mengatakan, Komisi II DPRD selama ini turut menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan monitoring terhadap perusahaan-perusahaan di Kota Cilegon. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong keterlibatan dunia industri dalam menyerap tenaga kerja.
Ia berharap angka pengangguran tidak hanya mengalami penurunan pada 2026, tetapi juga terus berkurang pada tahun-tahun berikutnya.
“Kami berharap angka pengangguran ini terus menurun. Targetnya, setiap tahun angka pengangguran terus berkurang. Dinas terkait dan seluruh pihak harus bahu-membahu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hidayatullah menilai penguatan program peningkatan kompetensi pencari kerja menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), menurutnya, harus terus didorong agar keterampilan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan juga perlu dilakukan secara berkala untuk melihat sejauh mana penyerapan tenaga kerja berjalan.
Ia menegaskan, penanganan pengangguran bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Disnaker. Seluruh perangkat daerah dinilai perlu mengambil peran, termasuk dalam mendorong terbukanya kesempatan kerja di sektor informal.
“Tidak hanya Disnaker, karena pekerja juga ada yang di sektor informal. Semua dinas harus bekerja bagaimana angka pengangguran ini terus menurun,” tegasnya.
Di sisi lain, Hidayatullah juga memberikan perhatian terhadap surat edaran Wali Kota Cilegon mengenai penyerapan tenaga kerja lokal. Kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu instrumen untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di tengah keberadaan industri yang terus berkembang di Kota Cilegon.
Ia berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Cilegon dapat memberikan prioritas kesempatan kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang dipersyaratkan.
Menurutnya, pertumbuhan industri semestinya berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, termasuk melalui terbukanya lapangan pekerjaan.
“Ini langkah baik dan kami mendorong bagaimana penyerapan tenaga kerja lokal bisa lebih baik,” pungkasnya. []
Ahmad/Jurnalis Go Indonesia
Advertisement
