KERINCI | Go Indonesia.idβ Pihak Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Kerinci akhirnya menanggapi protes sejumlah warga Desa Pulau Pandan yang menyoal besaran kompensasi atas dampak pembangunan proyek strategis tersebut. Melalui Humas PLTA, Aslori, perusahaan menegaskan bahwa proses pemberian kompensasi telah dilakukan secara terbuka, legal, dan berdasarkan hasil kesepakatan resmi bersama pemerintah desa dan tokoh adat.
βNominal kompensasi ditentukan melalui musyawarah bersama. Kepala desa dan tokoh adat yang mengusulkan dan menyetujui nilai tersebut. Kami hanya menjalankan hasil kesepakatan,β ujar Aslori dalam keterangan pers, Sabtu (6/7).
Lebih dari 500 kepala keluarga (KK) disebut telah menerima kompensasi sebesar Rp5 juta per KK, sesuai dengan kesepakatan yang telah diformalkan di tingkat desa.
βAsas kami jelas: transparansi dan musyawarah. Jika sekarang ada sebagian warga yang tidak sepakat dan memilih tidak menerima, kami hormati keputusan itu. Tapi jangan sampai menyalahkan pihak PLTA yang hanya menjalankan kesepakatan,β tambahnya.
Klarifikasi Soal Isu Rp300βRp500 Juta
Merespons isu yang beredar di masyarakat bahwa warga semula dijanjikan kompensasi hingga Rp300 juta hingga Rp500 juta per KK, Aslori membantah keras informasi tersebut dan menyebutnya sebagai kabar yang menyesatkan.
βTidak pernah ada angka sebesar itu yang kami janjikan. Jika memang ada, tentu masalah ini sudah lama selesai. Kami terbuka jika memang ada bukti resmi soal klaim itu,β tegasnya.
Dampak Lingkungan Bersifat Sementara
Menanggapi keluhan soal air sungai yang menjadi keruh serta terganggunya aktivitas menangkap ikan, pihak PLTA menjelaskan bahwa gangguan tersebut bersifat sementara akibat proses konstruksi.
βKondisi ini hanya sementara. Dalam satu atau dua bulan setelah pekerjaan selesai, kami yakin sungai akan kembali normal. Soal ikan, faktanya masih banyak ditemukan di sungai. Kami terbuka untuk dialog jika ada data berbeda,β jelasnya.
Komunikasi dengan Tokoh Masyarakat
Aslori juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalankan proses komunikasi secara intensif dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa, termasuk dengan tokoh setempat, Pak Nanang. Ia menyebut lebih dari lima pertemuan telah dilakukan untuk membahas rencana dan dampak proyek PLTA.
Reporter : Revina