NATUNA | Go Indonesia.id β Kinerja syahbandar di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, kembali menuai kritik tajam. Kali ini, sorotan tidak hanya pada mandeknya pengurusan pas kecil pompong, tetapi juga dampak serius yang dirasakan nelayan, yakni kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk melaut.
Sejumlah awak media menilai, sikap pihak syahbandar yang terkesan mengabaikan konfirmasi terkait lambannya proses administrasi semakin memperburuk kondisi di lapangan. Hingga kini, upaya konfirmasi yang dilakukan belum mendapatkan tanggapan resmi.
Advertisement
Dari informasi yang dihimpun, puluhan nelayan di Serasan telah mengajukan pengurusan pas kecil sejak tahun 2024, namun hingga 2026 belum juga diterbitkan. Padahal, dokumen tersebut menjadi salah satu syarat utama untuk mengakses BBM subsidi di SPBUN maupun jalur distribusi resmi lainnya.
Akibatnya, banyak nelayan terpaksa membeli BBM dengan harga non-subsidi yang jauh lebih mahal, bahkan ada yang harus mencari BBM dari jalur tidak resmi demi tetap bisa melaut. Kondisi ini jelas menambah beban finansial dan menekan penghasilan mereka.
βTanpa pas kecil, kami tidak bisa ambil BBM subsidi. Mau tidak mau beli mahal, kadang sampai dua kali lipat. Hasil tangkapan tidak sebanding dengan biaya,β ungkap salah satu nelayan.
Situasi ini dinilai sebagai bentuk dampak nyata dari buruknya pelayanan administrasi yang berujung pada persoalan ekonomi masyarakat kecil. Nelayan yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru terjebak dalam kondisi sulit akibat dokumen yang tak kunjung selesai.
Lebih jauh, muncul dugaan adanya ketidakterbukaan dalam sistem pelayanan, termasuk potensi persoalan finansial yang belum terungkap. Namun, tanpa adanya klarifikasi dari pihak syahbandar, semua itu masih menjadi tanda tanya besar.
Sikap bungkam terhadap konfirmasi media dinilai mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Padahal, persoalan ini sudah menyangkut hajat hidup masyarakat pesisir yang bergantung penuh pada aktivitas melaut.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan berdampak lebih luas, mulai dari penurunan kesejahteraan nelayan hingga terganggunya roda ekonomi di wilayah Serasan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak syahbandar Kecamatan Serasan belum memberikan keterangan resmi. Masyarakat berharap ada tindakan tegas dari instansi terkait untuk mengevaluasi kinerja dan memastikan hak nelayan, terutama dalam mendapatkan BBM subsidi, dapat terpenuhi tanpa hambatan administrasi yang berlarut-larut.
Reporter : Bahrullazi
Advertisement
