BENER MERIAH | Go Indonesia.Id – Dugaan manipulasi data dalam penyaluran bantuan bencana di Kampung Setie, Kecamatan Timang Gajah, kian memanas. Fakta di lapangan menunjukkan sekitar 70 persen data penerima bantuan diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, memicu kemarahan warga dan sorotan tajam publik.
Penelusuran di lokasi hunian sementara (huntara) Desa Tunyang mengungkap kejanggalan serius. Seorang pria yang awalnya mengaku sebagai warga biasa, mengaku menerima bantuan. Ia juga membongkar adanya dugaan pemotongan dana sebesar Rp500 ribu yang disebut sebagai uang βplenβ oleh oknum berinisial PMI.
Advertisement
Ironisnya, pria tersebut belakangan diketahui merupakan Kepala Dusun di Desa Setie, yang sejak awal tidak mengungkapkan identitasnya. Fakta ini semakin memperkuat dugaan bahwa proses pendataan penerima bantuan sarat manipulasi dan tidak transparan.
Sejumlah warga juga menyebut penerima huntara justru berasal dari keluarga yang rumahnya masih layak huni dan tidak terdampak signifikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar soal validitas data dan integritas penyaluran bantuan.
Akibat dugaan penyimpangan ini, potensi kerugian negara ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
Desakan dari masyarakat pun menguat. Warga meminta penyaluran bantuan tahap dua dihentikan sementara hingga dilakukan audit menyeluruh dan verifikasi ulang terhadap data penerima.
Namun, pandangan berbeda disampaikan Pakar Hukum Pidana Internasional, Prof. Sutan Nasomal, SH., MH. Ia menegaskan bantuan tidak boleh dihentikan, tetapi harus diawasi secara ketat.
βJangan sampai bantuan ditunda dengan alasan masalah yang ada. Justru harus dikawal langsung oleh Gubernur Aceh bersama Bupati Bener Meriah agar transparan dan terang benderang,β tegasnya dalam pernyataan di Cijantung, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Ia juga menekankan bahwa oknum yang bermain dalam penyaluran bantuan harus ditindak tegas tanpa kompromi.
βKalau terbukti ada manipulasi, libas! Proses hukum harus berjalan, jangan ada yang dilindungi,β ujarnya.
Di tengah tarik-menarik antara tuntutan penundaan dan percepatan bantuan, pihak kepolisian dari Polres Bener Meriah memastikan akan turun langsung melakukan pengecekan ke lapangan.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan bencana. Publik kini menunggu, apakah aparat berani bertindak tegas, atau justru praktik kotor ini kembali dibiarkan.
REDAKSI
Advertisement
