BANYUWANGI | Go Indonesia.idβ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menyampaikan apresiasi tinggi sekaligus catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi dewan disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa yang digelar pada Selasa malam, 28 April 2026.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara, didampingi Wakil Ketua Michael Edy Hariyanto ini, dihadiri langsung oleh Bupati Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Mujiono, Sekda Guntur Priambodo, serta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Advertisement
Dalam sambutannya, Michael Edy Hariyanto selaku Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) menegaskan bahwa penyampaian LKPJ ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan negara sesuai regulasi yang berlaku.
Langkah Nyata Membangun Daerah
Secara umum, DPRD memberikan nilai sangat baik atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sepanjang tahun 2025. Berbagai indikator makro menunjukkan tren positif yang membanggakan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2024 tercatat 74,30, berhasil ditingkatkan menjadi 75,17 atau mencapai 100,40 persen dari target yang ditetapkan. Sektor ekonomi juga menunjukkan performa yang solid, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai 5,65 persen atau naik 0,97 poin. Angka ini jauh melampaui rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Timur maupun nasional, membuktikan ketahanan ekonomi daerah yang kuat.
Selain itu, berbagai penghargaan bergengsi berhasil diraih, mulai dari predikat Kabupaten Berkinerja Tinggi, Kabupaten Terinovatif dalam Innovative Government Award (IGA), hingga penghargaan tata kelola pemerintahan terbaik dari Kementerian Dalam Negeri.
βPrestasi ini bukan sekadar piala atau angka statistik semata. Ini adalah bukti kerja keras dan dedikasi kita bersama. Namun, capaian gemilang ini harus menjadi cambuk untuk terus berbenah, bukan untuk berpuas diri. Yang terpenting adalah bagaimana semua ini berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat,β tegas Michael.
Fokus pada Kemandirian dan Pelayanan
Di tengah berbagai capaian gemilang tersebut, DPRD juga memberikan catatan kritis yang konstruktif untuk perbaikan ke depan. Salah satu poin utama adalah soal struktur fiskal daerah.
DPRD menilai bahwa kemandirian fiskal Banyuwangi masih perlu diperkuat. Saat ini, pembangunan masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat, sehingga diperlukan strategi baru untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.
βKita harus berani bertransformasi. Fokus harus diarahkan pada validasi potensi, digitalisasi pelayanan, dan kemudahan investasi. Kita ingin menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat, aman, dan berkelanjutan,β ujar politisi Partai Demokrat ini.
Selain aspek keuangan, DPRD juga menyoroti perlunya evaluasi mendalam terkait sedikit penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Hal ini dinilai berkaitan dengan optimalisasi layanan publik, khususnya penanganan infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi ekonomi.
DPRD meminta agar pembenahan infrastruktur terus dipercepat dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi, baik secara teknis birokrasi maupun politik, bersama pemerintah provinsi dan pusat.
βMari kita jadikan momen ini sebagai titik tolak untuk melangkah lebih jauh. Pemerintah dan DPRD harus terus bersinergi, bekerja dengan hati, dan melayani dengan sepenuh jiwa demi Banyuwangi yang lebih maju dan sejahtera,β pungkasnya.
Reporter : Indah Razak
Advertisement
