NATUNA | Go Indonesia.Id _Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Natuna, Baharullazi, meminta aparat penegak hukum (APH), khususnya TNI AL dan Polairud, untuk memperketat pengawasan di wilayah perairan Natuna.
Permintaan tersebut disampaikan Baharullazi di Ranai pada 29 April 2026, menyikapi kembali mencuatnya isu dugaan praktik pengeboman ikan di perairan Midai.
Advertisement
Menurutnya, aktivitas ilegal tersebut diduga masih berlangsung secara sembunyi-sembunyi dan terkesan “kucing-kucingan” dengan aparat penegak hukum. Ia menyebut, praktik itu sempat berhenti ketika Komandan Lanal Ranai turun langsung ke Pulau Midai untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
Namun ironisnya, setelah kunjungan tersebut berakhir, aktivitas itu diduga kembali berjalan,” ungkapnya.
Baharullazi menegaskan, jika benar praktik pengeboman ikan masih terjadi, maka hal ini harus menjadi perhatian serius semua pihak.
Jika benar masih ada aktivitas pengeboman ikan, tentu sangat merusak ekosistem laut dan merugikan nelayan tradisional,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, praktik tersebut diduga melibatkan oknum tertentu. Bahkan, beredar kabar adanya pihak yang mengakomodir aktivitas tersebut, meski identitasnya masih sebatas inisial dan belum dapat dipastikan kebenarannya.
Informasi itu, lanjutnya, diperoleh dari warga Midai yang enggan disebutkan namanya demi alasan keselamatan.
Salah satu warga yang diwawancarai media turut membenarkan bahwa isu tersebut masih berkembang di tengah masyarakat.
Sekarang ini mereka sudah makin pintar, bekerja diam-diam. Di laut tidak lagi pakai jongkong, tapi menggunakan kapal bermesin. Hasilnya langsung ditampung oleh pihak tertentu,” ungkap warga tersebut.
Baharullazi menekankan bahwa jika praktik ini terus dibiarkan, dampaknya akan sangat merugikan, terutama bagi kelestarian sumber daya laut di Natuna, khususnya wilayah Midai.
Ia pun berharap aparat terkait segera meningkatkan patroli serta melakukan penindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran hukum di lapangan.
Jangan sampai laut kita rusak oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini menyangkut masa depan nelayan dan kelestarian lingkungan,” pungkasnya.
Redaksi
Advertisement
