LINGGA | Go Indonesia.Id _Gelombang kritik terhadap Ketua DPRD Kabupaten Lingga terus bergulir di ruang publik. Namun di balik riuh tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah kritik yang berkembang benar-benar mencerminkan fakta utuh, atau justru telah bergeser menjadi pembentukan opini publik yang tidak seimbang?
Koordinator Gerakan Aksi Mahasiswa Kepulauan Riau, Yogi Saputra, menilai terdapat kecenderungan ketimpangan dalam cara narasi dibangun, termasuk indikasi menguatnya serangan yang menyasar aspek personal.
Advertisement
Menurut Yogi, jika ditarik dari berbagai pemberitaan media serta temuan di lapangan, narasi yang berkembang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi secara utuh.
“Sebagian kritik disampaikan secara parsial. Data dipotong, konteks tidak utuh, sehingga membentuk persepsi yang tidak seimbang,” ujar Yogi.
Ia menegaskan, berdasarkan pembacaan komprehensif terhadap pemberitaan dan kondisi lapangan, DPRD Lingga tetap menjalankan fungsi strategisnya.
“Kalau kita melihat secara menyeluruh, DPRD Lingga tetap aktif dalam pembahasan anggaran, penguatan kebijakan pembangunan, hingga mendorong sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sejumlah capaian yang tercatat antara lain persetujuan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 senilai sekitar Rp863 miliar, pelaksanaan belasan rapat paripurna termasuk evaluasi LKPJ kepala daerah, serta keterlibatan dalam penyusunan dan pengawasan dokumen perencanaan pembangunan seperti RKPD.
Selain itu, DPRD juga mendorong agenda strategis daerah, mulai dari peningkatan sarana pendidikan dasar, advokasi legalitas tambang rakyat untuk membuka lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan.
Namun demikian, Yogi melihat adanya pergeseran pola kritik di ruang publik.
“Kritik tidak lagi sepenuhnya berbicara soal kebijakan, tetapi mulai menyasar wilayah personal. Ini yang harus diwaspadai,” tegasnya.
Ia menilai, ketika kritik tidak lagi berbasis pada data utuh dan diperkuat dengan serangan personal, maka fungsi kontrol sosial berpotensi bergeser menjadi pembentukan opini.
“Yang berbahaya bukan kritiknya, tetapi ketika kritik dibangun dari separuh fakta. Di situlah persepsi mulai diarahkan,” ujarnya.
Menurut Yogi, kondisi ini semakin diperkuat oleh arus informasi di media sosial yang cepat, namun tidak selalu diiringi dengan verifikasi yang memadai.
“Tidak semua yang viral itu mencerminkan kenyataan. Ada kemungkinan narasi dibentuk dan diulang hingga dianggap sebagai kebenaran,” katanya.
Ia menegaskan, demokrasi membutuhkan keseimbangan antara kritik dan objektivitas.
“Kritik harus tetap dijaga, tetapi jangan sampai berubah menjadi serangan personal yang merusak kualitas diskursus publik. Kita butuh kritik yang menjelaskan, bukan yang menjatuhkan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Yogi mengajak masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk lebih cermat dalam menyikapi informasi.
“Jika publik terus disuguhi separuh fakta dan serangan personal, yang rusak bukan hanya reputasi individu, tetapi juga kualitas demokrasi kita. Sudah saatnya kembali pada data, fakta, dan akal sehat,” tutup Yogi.
Reporter JEBAT
Advertisement
