TANJUNGAN PINANG | Go Indonesia.Id _Sekretaris Tim Pemenangan Lis-Raja, Daeng Bahar, menyayangkan munculnya berbagai narasi yang dinilai sengaja diarahkan untuk membangun opini negatif terhadap pemerintahan Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah dan Wakil Wali Kota Raja Ariza melalui akun-akun media sosial tanpa identitas yang jelas atau akun bodong.
Menurut Daeng Bahar, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara terbuka, berdasarkan data, fakta, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui akun-akun anonim yang hanya bertujuan menggiring opini publik serta membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat.
Advertisement
“Saya melihat belakangan ini ada pola yang sengaja dimainkan oleh oknum-oknum tertentu melalui akun media sosial tanpa identitas yang jelas untuk menyerang pemerintahan Lis Darmansyah dan Raja Ariza.
Kalau memang ada kritik, sampaikan secara terbuka. Tunjukkan identitasnya, sampaikan argumentasi disertai data dan fakta yang benar. Jangan berlindung di balik akun bodong hanya untuk membangun persepsi negatif di tengah masyarakat,” ujar Daeng Bahar.
Ia juga meluruskan informasi yang berkembang mengenai pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Menurutnya, informasi yang menyebutkan Pemerintah Kota Tanjungpinang menunggak pembayaran TPP selama dua bulan merupakan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
“Perlu dipahami bersama bahwa Pemerintah Kota tidak pernah memiliki niat untuk mengabaikan hak-hak ASN. Kondisi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari tekanan fiskal daerah sebagai konsekuensi kebijakan pemerintah pusat yang turut memengaruhi kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Daeng Bahar menjelaskan bahwa TPP merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan hasil penilaian kinerja, sebagai bentuk penghargaan atas capaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Besaran TPP diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, pembayaran TPP tidak hanya bergantung pada aspek administratif, tetapi juga pada kondisi fiskal daerah.
Ia menerangkan bahwa TPP yang saat ini belum dibayarkan adalah TPP periode Juni 2026, yang berdasarkan mekanisme pembayaran biasanya direalisasikan sekitar tanggal 20 Juli 2026. Sementara itu, TPP periode Juli 2026 memang baru memasuki jadwal pembayaran sekitar tanggal 20 Agustus 2026.
“Jadi, sangat tidak tepat apabila ada narasi yang mengatakan pemerintah menunggak TPP selama dua bulan. Faktanya, yang belum dibayarkan baru TPP bulan Juni, sedangkan TPP bulan Juli memang belum memasuki jadwal pembayaran. Masyarakat dan ASN perlu mendapatkan informasi yang utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk melihat persoalan tersebut secara objektif dan tidak menjadikannya sebagai bahan propaganda politik yang dapat memperkeruh suasana.
“Kita semua tentu berharap kondisi fiskal daerah segera membaik sehingga seluruh kewajiban pemerintah kepada ASN dapat dipenuhi. Pemerintah tentu memiliki komitmen untuk menyelesaikan kewajiban tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Daeng Bahar juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial serta tidak mudah mempercayai setiap informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Kepada masyarakat, saya mengajak agar tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Mari kita bersama-sama menciptakan ruang publik yang sehat dengan mengedepankan fakta, data, dan etika dalam menyampaikan pendapat, bukan opini yang dibangun melalui akun-akun anonim,” ujarnya.
Kepada seluruh ASN Pemerintah Kota Tanjungpinang, Daeng Bahar juga meminta agar tetap menjaga profesionalisme dan semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya memahami bahwa TPP merupakan hak ASN yang diberikan berdasarkan penilaian kinerja dan tentu sangat dibutuhkan. Namun saya berharap seluruh ASN tetap menjaga dedikasi, profesionalisme, dan kepercayaan kepada pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini.
Saya yakin pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi terbaik di tengah keterbatasan fiskal yang sedang dihadapi sehingga seluruh kewajiban kepada ASN dapat dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” pungkas Daeng Bahar.
Reporter JEBAT
Advertisement
