JAKARTA | Go Indonesia.Id – Pakar Hukum Internasional Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, meminta Presiden RI Prabowo Subianto serius membaca kondisi ekonomi masyarakat kecil. Ia menilai penurunan daya beli yang dirasakan pedagang bermodal kecil berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak segera ditangani pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal kepada awak media di Jakarta, Minggu (30/8/2026). Ia menyoroti keluhan pedagang kecil yang mengaku mengalami penurunan omzet secara drastis di tengah pelaksanaan sejumlah program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Advertisement
Salah seorang pedagang bakso yang disebut Mas No, yang telah berjualan bakso Solo di Kabupaten Bogor sejak 1994, mengaku mengalami penurunan omzet hingga sekitar 80 persen setelah program MBG berjalan.
Menurut Mas No, kondisi tersebut berbeda jauh dengan pengalaman puluhan tahun berjualan. Ia mengaku selama bertahun-tahun tidak pernah mengalami penurunan daya beli pelanggan sedrastis yang dirasakannya saat ini.
Ia juga menyebut sejumlah warung makan dan pedagang kecil di sekitar sekolah mengalami penurunan pembeli, bahkan sebagian disebut tidak mampu lagi mempertahankan usahanya.
Mas No sendiri selama sekitar 24 tahun menjalankan usaha bakso dengan menyewa kios berukuran sekitar 5 x 10 meter di kawasan dekat Pasar Cikreteg, Caringin, Bogor, dengan biaya sewa sekitar Rp35 juta per tahun.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat modal usaha semakin tergerus. Ia khawatir dalam waktu tidak lama lagi tidak mampu melanjutkan usaha yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghasilannya.
Prof. Sutan Nasomal menilai persoalan tidak hanya dirasakan pedagang bakso. Ia menyebut pedagang gorengan, warung makanan, hingga pelaku usaha kecil lainnya juga mengeluhkan penurunan daya beli masyarakat.
Ia juga menyoroti persepsi bahwa pelaku usaha bermodal besar lebih memiliki kemampuan untuk mengambil peluang ekonomi dari program MBG, sementara pedagang kecil menghadapi keterbatasan modal.
Menurut Prof. Sutan, masyarakat perlu mendapatkan ruang ekonomi yang lebih luas agar tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat mempertahankan sumber pendapatan mereka.
“Ini sudah darurat lapar,” tegas Prof. Sutan Nasomal sebagaimana disampaikan kepada awak media.
Ia memperingatkan, apabila semakin banyak usaha kecil gulung tikar sementara lapangan pekerjaan tidak bertambah, tekanan ekonomi di tingkat rumah tangga dapat semakin berat.
Prof. Sutan Nasomal secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja para menteri yang dinilainya tidak mampu membaca kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Ia meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan birokrasi, tetapi turun langsung melihat kondisi pedagang kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut dia, laporan yang sampai ke meja Presiden belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.
“Presiden harus sadar. Kalau rakyat kehilangan penghasilan, daya beli turun dan kebangkrutan terjadi di mana-mana, persoalannya bisa berkembang menjadi krisis sosial,” ujarnya.
Prof. Sutan juga mengingatkan bahwa tekanan ekonomi yang berkepanjangan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia menilai indikator kesehatan ekonomi sebuah negara tidak hanya dapat dilihat dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat kecil mempertahankan usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Majunya sebuah negara bisa dilihat dari masyarakat pemodal kecil mampu mendapatkan penghasilan yang sehat dan bertahan memenuhi kebutuhannya. Kalau semakin banyak yang bangkrut, negara harus segera melakukan evaluasi,” kata Prof. Sutan.
Prof. Sutan Nasomal menegaskan pemerintah harus memastikan kebijakan ekonomi tidak membuat kelompok masyarakat bermodal kecil semakin kehilangan ruang usaha.
Ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan ekonomi, terutama terhadap pedagang kecil yang selama ini menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia juga meminta Presiden memastikan setiap kementerian bekerja berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan semata-mata berdasarkan laporan administratif.
“Presiden harus tegas. Rakyat yang tidak memiliki penghasilan membutuhkan solusi nyata agar bisa bertahan hidup,” tegasnya.
Sumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH. Pakar Hukum Internasional, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (Association of Young Indonesian Advocates), Ketua Umum YPLBH Prof. Sutan Nasomal, Rektor Universitas STIA-STIH Probass, serta pendiri dan pengasuh Ponpes Ass-Saqwa Plus.
REDAKSI
Advertisement
