JAKARTA | Go Indonesia.Id — Front Anti Militerisme dan Investasi melakukan aksi protes terhadap pelaksanaan Seminar Nasional bertajuk “Potensi Mineral dan Migas sebagai Akselerator Pembangunan di Tanah Papua” yang berlangsung di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Aksi tersebut berlangsung sekitar pukul 12.00 WIB, di tengah agenda seminar yang dijadwalkan berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Kegiatan seminar tersebut menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah, pimpinan lembaga, serta perwakilan perusahaan yang berkaitan dengan sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, serta pengelolaan sumber daya alam.
Advertisement
Sejumlah nama yang tercantum dalam daftar pembicara antara lain Pramono Anung, Brian Yuliarto, Bahlil Lahadalia, Yassierli, dan Claus Wamafma dari PT Freeport Indonesia. Forum tersebut juga mencantumkan sejumlah pembicara teknis, di antaranya Agustin Peranginangin selaku Ketua Umum Ikatan Alumni ITB, Djoko Siswanto selaku Kepala SKK Migas, Slamet Sughiharto dari PT Vale Indonesia Tbk, Andang Bachtiar, serta Hengky Rumbino selaku Ketua Ikatan Alumni ITB Papua–Papua Barat.
Kehadiran para pejabat dan perwakilan sektor industri tersebut menjadi sorotan Front Anti Militerisme dan Investasi. Mereka menilai pembahasan mengenai potensi mineral dan migas di Papua tidak dapat dipisahkan dari persoalan penguasaan sumber daya alam, hak masyarakat adat, serta dampak aktivitas industri ekstraktif terhadap kehidupan masyarakat setempat.
Bagi Front, pembicaraan mengenai potensi kekayaan alam Papua yang dikaitkan dengan percepatan pembangunan perlu dikritisi apabila tidak menempatkan manusia, khususnya masyarakat adat Papua, sebagai pihak utama yang memiliki hak atas tanah, lingkungan, dan masa depan wilayahnya.
Mereka memandang bahwa Papua selama ini kerap dibicarakan melalui perspektif kekayaan sumber daya alam dan kepentingan investasi. Sementara itu, persoalan sosial, keberlangsungan kehidupan masyarakat adat, serta pengalaman penderitaan masyarakat di wilayah terdampak dinilai perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar.
Dalam pandangan Front, pembangunan yang hanya menekankan potensi pertambangan dan migas berisiko mengabaikan dimensi kemanusiaan. Mereka menilai bahwa tanah Papua tidak semestinya hanya diposisikan sebagai kawasan yang menyimpan cadangan mineral dan energi, tetapi juga sebagai ruang hidup masyarakat adat yang memiliki sejarah, identitas, kebudayaan, dan hubungan turun-temurun dengan tanahnya.
Suara Akar Rumput Papua Menggema di Tengah Seminar
Salah satu momen yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut adalah penyampaian pendapat oleh seorang peserta aksi yang secara langsung mengungkapkan kekecewaannya terhadap arah pembahasan seminar. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak datang sebagai seorang akademisi, profesor, doktor, ataupun filsuf, melainkan sebagai bagian dari masyarakat akar rumput Papua yang mengalami dan menyaksikan penderitaan di tanahnya sendiri.
Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa pengalaman hidup masyarakat Papua seharusnya menjadi pertimbangan penting ketika pemerintah, perusahaan, dan berbagai pemangku kepentingan membicarakan masa depan pembangunan di wilayah tersebut.
“Di sini saya bukan seorang profesor, saya bukan doktor, saya bukan juga filsuf. Tapi saya datang dari akar rumput Papua yang mengalami penderitaan yang hasil dari pembahasan ini,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menyampaikan pesan bahwa persoalan Papua tidak cukup dibicarakan melalui kajian teknis, perhitungan ekonomi, proyeksi investasi, ataupun potensi produksi sumber daya alam. Menurut pandangan yang disampaikan peserta aksi, pengalaman nyata masyarakat yang hidup di wilayah terdampak harus menjadi bagian penting dalam setiap pembahasan mengenai pembangunan.
Ia juga mempertanyakan cara pandang pemerintah dan para pemangku kepentingan di Jakarta terhadap masyarakat Papua. Menurutnya, pembahasan yang berpusat pada kekayaan alam tanpa memberikan perhatian yang setara kepada manusia berpotensi memperkuat anggapan bahwa Papua hanya dipandang berdasarkan nilai ekonominya.
“Ini bukti nyata bahwa Jakarta tidak memandang Papua itu sebagai subjek, kalian tidak membicarakan manusiannya,… Mata Jakarta ke Papua hanya kepada sumber daya alam dan saya sangat kecewa bergabung kepada Indonesia,” katanya.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan mendalam yang disampaikan peserta aksi terhadap pendekatan pembangunan yang dinilainya lebih menitikberatkan pada sumber daya alam daripada kehidupan masyarakat Papua.
Kritik tersebut juga memperlihatkan adanya persoalan mengenai siapa yang memiliki ruang untuk menentukan arah pembangunan di Papua. Bagi masyarakat adat, tanah bukan semata-mata aset ekonomi atau wilayah produksi, melainkan bagian dari kehidupan sosial, budaya, identitas, dan keberlanjutan generasi.
Karena itu, pembahasan mengenai eksploitasi mineral dan migas dinilai tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan tentang besarnya cadangan, peluang investasi, atau kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Persoalan mengenai hak masyarakat adat, persetujuan masyarakat yang terdampak, perlindungan lingkungan, dan jaminan keberlangsungan kehidupan mereka juga perlu menjadi bagian mendasar dari agenda pembangunan.
Front Menilai Investasi Ekstraktif Berpotensi Mengancam Ruang Hidup
Front Anti Militerisme dan Investasi menilai seminar tersebut sebagai bagian dari upaya yang mereka anggap memperkuat kepentingan investasi dan eksploitasi sumber daya alam di tanah Papua. Dalam pandangan mereka, pendekatan semacam ini berpotensi mempersempit ruang hidup masyarakat adat apabila pelaksanaan kegiatan industri tidak disertai perlindungan yang kuat terhadap hak-hak masyarakat setempat.
Mereka mengkritik narasi pembangunan yang menjadikan potensi mineral dan migas sebagai akselerator kemajuan tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa masyarakat Papua menjadi pihak yang menentukan arah pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya.
Bagi Front, ukuran keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya didasarkan pada besarnya investasi, peningkatan produksi tambang, pendapatan negara, atau keuntungan perusahaan. Pembangunan juga harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, perlindungan wilayah adat, keberlanjutan lingkungan, dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat setempat.
Kritik tersebut menjadi penting karena aktivitas pertambangan dan industri migas dapat membawa perubahan besar terhadap wilayah tempat masyarakat adat hidup. Perubahan penggunaan lahan, gangguan terhadap lingkungan, serta pergeseran mata pencaharian merupakan sejumlah persoalan yang perlu dikaji secara terbuka dalam setiap rencana pengembangan industri ekstraktif.
Namun, dampak dari setiap proyek perlu dinilai berdasarkan kondisi dan bukti di lapangan. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai pembangunan Papua semestinya membuka ruang bagi masyarakat terdampak untuk menyampaikan pengalaman, keberatan, kebutuhan, dan harapan mereka secara bebas dan bermakna.
Front juga menekankan pentingnya melihat masyarakat Papua sebagai subjek yang memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Dalam kerangka tersebut, keterlibatan masyarakat tidak cukup hanya melalui kehadiran dalam forum atau penyampaian informasi setelah keputusan dibuat. Partisipasi harus memungkinkan masyarakat memberikan pandangan dan memengaruhi keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.
Pembangunan Papua Tidak Boleh Mengabaikan Manusia
Aksi protes di tengah seminar tersebut kembali mengangkat pertanyaan mendasar mengenai arah pembangunan Papua: untuk siapa pembangunan dilakukan, siapa yang memperoleh manfaat ekonomi, dan siapa yang harus menanggung dampak sosial serta lingkungan dari pemanfaatan sumber daya alam?
Pertanyaan itu menjadi inti kritik yang disampaikan peserta aksi. Mereka menilai bahwa kekayaan mineral dan migas Papua tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan prioritas pembangunan, terlebih apabila masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut merasa tidak memperoleh ruang yang memadai dalam pengambilan keputusan.
Pembangunan yang berkeadilan seharusnya menempatkan perlindungan hak masyarakat adat, penghormatan terhadap wilayah adat, transparansi pengelolaan sumber daya alam, serta keberlanjutan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi.
Selain itu, dialog antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat perlu dilaksanakan dengan keterbukaan terhadap kritik. Perbedaan pandangan mengenai investasi dan pembangunan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan suara masyarakat yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut.
Pernyataan peserta aksi yang menyebut bahwa Jakarta hanya melihat Papua dari sisi sumber daya alam menjadi kritik terhadap pola hubungan yang dipersepsikan tidak setara. Pesan tersebut menegaskan bahwa masyarakat Papua ingin keberadaan, pengalaman, dan hak mereka diakui dalam setiap pembahasan mengenai masa depan tanahnya.
Bagi Front Anti Militerisme dan Investasi, persoalan ini bukan sekadar perbedaan pendapat mengenai sebuah seminar. Mereka memandangnya sebagai bagian dari persoalan yang lebih luas mengenai investasi, penguasaan sumber daya alam, dan posisi masyarakat adat dalam kebijakan pembangunan di Papua.
Aksi tersebut menjadi pengingat bahwa pembicaraan mengenai kemajuan ekonomi perlu berjalan seiring dengan pembahasan mengenai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Potensi sumber daya alam yang besar tidak dengan sendirinya menjamin kesejahteraan masyarakat apabila distribusi manfaat, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat setempat tidak menjadi prioritas.
Pada akhirnya, masa depan pembangunan Papua tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar potensi mineral dan migas yang dapat dikembangkan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat Papua memperoleh pengakuan, perlindungan, dan kesempatan untuk menentukan kehidupan mereka sendiri.
Suara peserta aksi di Hotel Luwansa menjadi salah satu bentuk kritik terhadap pendekatan pembangunan yang dinilai terlalu berorientasi pada sumber daya alam. Melalui pernyataannya, ia menyampaikan tuntutan agar manusia Papua tidak ditempatkan di pinggir pembahasan ketika tanah dan kekayaan alam Papua menjadi pusat perhatian.
Sumber video: Front Anti Militerisme dan Investasi di Papua.
Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan materi yang diberikan oleh pengguna. Identitas peserta aksi, kronologi lengkap kejadian, serta keterangan resmi penyelenggara dan pihak-pihak yang disebutkan belum diverifikasi secara independen. Penilaian mengenai dampak investasi dan orientasi pembangunan merupakan pandangan Front Anti Militerisme dan Investasi serta peserta aksi, bukan kesimpulan yang telah dibuktikan secara independen.
Agustinus selegani /Jurnalis Kaperwil Go Indonesia wilayah intan jaya provinsi Papua Tengah
Advertisement
