AMBON | Go Indonesia.id – Polemik pembangunan di kawasan Sungai Wai Tomu, Kota Ambon, terus menjadi perhatian publik. Persoalan yang awalnya berkaitan dengan penataan sungai kini turut berkembang menjadi perdebatan mengenai penyampaian informasi, penggunaan kutipan, serta akurasi pemberitaan di ruang publik.
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mempertanyakan kebenaran sejumlah pernyataan yang beredar dan dikaitkan dengan dirinya dalam pemberitaan maupun unggahan media sosial.
Advertisement
Ia mempertanyakan kapan dirinya pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana dikutip dalam pemberitaan tersebut. Menurutnya, sejumlah slogan seperti “Beta par Ambon, Ambon par Samua”, “Beta par Kodam”, hingga “Kodam par Beta” bukan merupakan pernyataan yang pernah disampaikannya sebagaimana diklaim dalam pemberitaan.
Wattimena menilai penggunaan pernyataan yang belum terverifikasi sebagai judul berita berpotensi membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat. Ia juga mengkritik kecenderungan sebagian pihak yang lebih mengutamakan viralitas dibandingkan ketepatan informasi.
Di tengah polemik tersebut, perdebatan di media sosial juga memperlihatkan beragam respons masyarakat terhadap dukungan pemerintah kota terhadap proyek penataan Kali Wai Tomu.
Sejumlah warganet mempertanyakan sikap pemerintah daerah serta dampak pembangunan terhadap masyarakat sekitar, termasuk persoalan lingkungan dan potensi banjir.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Sungai Wai Tomu merupakan isu publik yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait.
Pada prinsipnya, kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik maupun pemberitaan harus tetap didasarkan pada fakta, data, dan konteks yang jelas.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu memberikan informasi secara transparan mengenai tujuan pembangunan, tahapan pekerjaan, serta langkah antisipasi terhadap kemungkinan dampak lingkungan dan risiko banjir.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa kecepatan menyebarkan informasi tidak boleh mengalahkan prinsip akurasi. Setiap pernyataan yang dikaitkan dengan pejabat publik perlu dipastikan sumber dan kebenarannya sebelum dipublikasikan.
Klarifikasi dari pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait diharapkan dapat memberikan gambaran utuh kepada masyarakat, sehingga perdebatan mengenai pembangunan Sungai Wai Tomu tidak berkembang menjadi kesalahpahaman.
Dahyar/Jurnalis Go Indonesia
Advertisement
