JAKARTA | Go Indonesia.idβ Mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara pidana dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Kehadiran mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut langsung menjadi perhatian publik dan memunculkan sorotan terhadap prinsipΒ kesetaraan setiap orang di hadapan hukum.
Persidangan dengan nomor perkara 300/Pid.B/2026/PN Jkt.Tim itu mengagendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jokowi hadir untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Advertisement
Kehadiran mantan kepala negara di ruang persidangan menjadi momen penting dalam proses penegakan hukum. Sebab, siapa pun yang dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi wajib mengikuti ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
Dalam persidangan tersebut, majelis hakim yang diketuai Christina Endarwati menjalankan tahapan pemeriksaan saksi, mulai dari pemeriksaan identitas, penelusuran kemungkinan hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa, hingga pengambilan sumpah sebelum saksi memberikan keterangannya.
Saksi juga diingatkan mengenai kewajiban menyampaikan keterangan secara benar dan jujur di bawah sumpah, termasuk konsekuensi hukum apabila terbukti memberikan keterangan palsu.
KESAMAAN DI HADAPAN HUKUM JADI SOROTAN
Prinsip equality before the law merupakan fondasi utama negara hukum. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif dalam proses penegakan hukum hanya karena seseorang pernah menduduki jabatan tinggi, memiliki kekuasaan, atau mempunyai kedudukan sosial tertentu.
Namun, kesetaraan hukum bukan sekadar persoalan seseorang hadir di ruang sidang dan menjalani prosedur pemeriksaan. Lebih dari itu, prinsip tersebut harus tercermin dalam objektivitas pemeriksaan, independensi hakim, kesempatan yang adil bagi seluruh pihak, serta penilaian terhadap setiap alat bukti yang diajukan.
Pemeriksaan Jokowi sebagai saksi dalam perkara Roy Suryo menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat. Publik tentu berharap proses persidangan berlangsung secara profesional, transparan, objektif, serta terbebas dari segala bentuk intervensi.
Pada akhirnya, seluruh fakta dan keterangan yang muncul dalam persidangan harus diuji berdasarkan hukum. Majelis hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan setiap alat bukti sebelum mengambil keputusan.
Penegakan hukum tidak boleh tunduk pada jabatan, kekuasaan, ataupun tekanan pihak tertentu. Sebab, keadilan harus berdiri di atas hukum, bukan di atas siapa yang sedang berhadapan dengan hukum.
Redaksi
Advertisement
