ANAMBAS | Go Indonesia.id _Penanganan kasus dugaan kesalahan pemberian obat terhadap Adran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, memasuki perkembangan baru. Setelah dilaporkan ke Polres Kepulauan Anambas dan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan, perkara tersebut kini dijadwalkan dibahas melalui gelar perkara khusus di Polda Kepulauan Riau pada 12 November 2026.
Gelar perkara khusus tersebut menjadi salah satu tahapan penting untuk melihat perkembangan penanganan laporan, sekaligus membahas berbagai fakta, dokumen, dan keterangan yang berkaitan dengan dugaan persoalan pelayanan medis yang dialami Adran.
Advertisement
Kasus ini bermula dari peristiwa yang menurut pengakuan Adran terjadi ketika dirinya menjalani pengobatan di RSUD Palmatak pada 16 Februari 2026. Ia menduga terdapat kesalahan dalam pemberian obat oleh tenaga kesehatan yang bertugas sehingga kondisi kesehatannya mengharuskan penanganan medis lebih lanjut.
Atas kondisi tersebut, Adran kemudian mendapatkan surat rujukan dari RSUD Palmatak untuk menjalani perawatan lanjutan di Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam.
Dalam keterangannya kepada awak media, Adran juga mengungkapkan adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) yang ditujukan kepada seorang perawat bernama Rina Hastuti untuk mendampinginya menjalani pengobatan di Batam.
Namun, menurut pengakuan Adran, meskipun dalam SPD tercantum perjalanan dinas selama tiga hari, perawat yang bersangkutan tidak hadir memberikan pendampingan sebagaimana yang diharapkannya.
“Bahkan, saya justru diminta untuk meminta tanda tangan di RSBP Batam,” ungkap Adran.
Tidak hanya menjalani perawatan di RSBP Batam, berdasarkan dokumen medis yang diperlihatkan kepada awak media, Adran juga mendapatkan rujukan untuk menjalani perawatan lanjutan di RS Awal Bros Batam. Dokumen tertanggal 18 Juli 2026 tersebut menunjukkan bahwa dirinya masih harus menjalani kontrol medis.
Menurut Adran, proses pengobatan dari Kabupaten Kepulauan Anambas menuju Batam membutuhkan waktu perjalanan yang panjang serta biaya yang tidak sedikit.
“Perjalanan dari Anambas ke Batam membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Tidak mungkin saya kontrol, hari itu juga berangkat, kemudian hari itu juga kembali. Semua harus mengikuti proses pengobatan dan kondisi kesehatan saya,” jelasnya.
Atas dugaan persoalan pelayanan medis tersebut, Adran kemudian menempuh jalur hukum dengan membuat laporan kepolisian di Polres Kepulauan Anambas.
Berdasarkan dokumen kepolisian yang diterima redaksi, laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/22/IX/2026/SPKT/POLRES KEPULAUAN ANAMBAS/POLDA KEPULAUAN RIAU, tertanggal 5 September 2026.
Selanjutnya, Satreskrim Polres Kepulauan Anambas menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/67/IX/RES.1.24./2026/Satreskrim dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas/67/IX/RES.1.24./2026/Satreskrim, yang keduanya tertanggal 21 September 2026.
Dalam surat pemberitahuan kepolisian, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana kealpaan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang mengakibatkan pasien mengalami luka berat dan/atau kealpaan yang menyebabkan orang lain mengalami luka sehingga menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan dalam waktu tertentu.
Adapun ketentuan hukum yang menjadi dasar penyelidikan merujuk pada Pasal 440 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan/atau Pasal 474 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Perlu ditegaskan, penerbitan surat perintah penyelidikan merupakan bagian dari proses penanganan laporan dan belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan bahwa dugaan tindak pidana telah terbukti.
Perkembangan berikutnya terlihat dari adanya permohonan pelaksanaan gelar perkara khusus di Polda Kepri.
Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi, permohonan tersebut tertuang dalam surat Kapolres Kepulauan Anambas Nomor: B/571/XI/RES.1.24./2026/Satreskrim, tertanggal 3 November 2026.
Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti Polda Kepulauan Riau melalui surat Nomor: B/3119/XI/RES.7.5./2026/Ditreskrimum, tertanggal 5 November 2026, perihal pemberitahuan pelaksanaan gelar perkara khusus.
Melalui surat tersebut, Adran diberitahukan bahwa gelar perkara khusus dijadwalkan berlangsung pada 12 November 2026.
Pelaksanaan gelar perkara khusus ini diharapkan dapat menjadi ruang evaluasi terhadap penanganan laporan, termasuk pembahasan mengenai kronologi kejadian, dokumen medis, keterangan para pihak, serta langkah-langkah penyelidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Polres Kepulauan Anambas.
Dengan demikian, perkembangan perkara tidak hanya berhenti pada laporan yang disampaikan pelapor, tetapi juga perlu diuji melalui pembahasan berdasarkan fakta dan alat bukti yang relevan.
Di tengah bergulirnya laporan kepolisian, muncul persoalan lain yang turut menjadi perhatian. Adran mengaku menerima surat pemanggilan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran disiplin berat berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 40 hari.
Pemanggilan tersebut dipertanyakan Adran karena menurut penjelasannya, ketidakhadirannya berkaitan dengan kondisi kesehatan dan proses pengobatan lanjutan yang harus dijalaninya di Batam.
Ia mengaku memiliki dokumen medis, surat rujukan, serta dokumen pendukung lainnya yang menurutnya dapat menjelaskan alasan ketidakhadirannya selama menjalani pengobatan.
“Saya memiliki alasan dan dokumen terkait kondisi kesehatan saya. Saya berharap semuanya dapat diperiksa secara objektif dan tidak hanya melihat jumlah hari ketidakhadiran,” ujarnya.
Persoalan ini membutuhkan penjelasan dari BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas, terutama mengenai dasar pemanggilan, proses pemeriksaan, serta apakah dokumen medis dan bukti pengobatan yang dimiliki Adran telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam penanganan dugaan pelanggaran disiplin kepegawaian tersebut.
Sebab, pemeriksaan disiplin kepegawaian dan penanganan laporan kepolisian merupakan dua proses berbeda yang masing-masing harus berjalan sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
Rangkaian persoalan ini menyisakan sejumlah hal yang masih membutuhkan penjelasan secara terbuka.
Pihak RSUD Palmatak diharapkan dapat memberikan klarifikasi mengenai dugaan kesalahan pemberian obat, proses penanganan medis pada 16 Februari 2026, penerbitan surat rujukan, serta pelaksanaan SPD perawat yang disebutkan oleh Adran.
Sementara itu, BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan menjelaskan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang disangkakan kepada Adran, termasuk pertimbangan terhadap dokumen medis yang diklaim dimilikinya.
Publik kini menantikan pelaksanaan gelar perkara khusus pada 12 November 2026 di Polda Kepulauan Riau. Diharapkan proses tersebut mampu memberikan kejelasan atas laporan Adran, sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan secara profesional, transparan, objektif, dan berdasarkan fakta hukum.( Red)
Advertisement
