JAKARTA | Go Indonesia.id– Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) melalui Wasekjend, Arifatullah Manik, S.Kom., menyoroti anggaran belanja sewa layanan internet (bandwidth) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Dairi yang disebut mencapai sekitar Rp1,1 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyediaan bandwidth sebesar 800 Mbps pada 123 titik jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi melalui pihak ketiga, PT IMS. Besarnya anggaran ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kewajaran harga, transparansi pengadaan, serta efektivitas layanan yang diterima. (10/11/26)
Advertisement
Arifatullah menegaskan, digitalisasi pemerintahan memang penting, tetapi bukan berarti setiap belanja teknologi informasi harus luput dari pengawasan publik.
“Jangan sampai jargon digitalisasi menjadi pembenaran atas belanja miliaran rupiah tanpa transparansi yang memadai. Publik berhak mengetahui apakah anggaran Rp1,1 miliar tersebut benar-benar sebanding dengan kualitas layanan dan manfaat yang diterima. Jangan sampai APBD hanya habis untuk belanja administratif, sementara kebutuhan mendasar masyarakat masih membutuhkan perhatian,” tegasnya.
Menurutnya, Diskominfo Dairi harus membuka secara transparan dokumen perencanaan, HPS, kontrak kerja sama, mekanisme pengadaan, hingga bukti realisasi layanan pada 123 titik jaringan. Termasuk memastikan apakah seluruh titik benar-benar aktif dan mendapatkan kualitas bandwidth sesuai spesifikasi kontrak.
Atas persoalan tersebut, PB SEMMI mendesak Inspektorat Kabupaten Dairi dan BPK sesuai kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan dan audit terhadap kewajaran anggaran serta realisasi pekerjaan. PB SEMMI juga meminta APH, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, menelusuri proses pengadaan apabila terdapat indikasi penyimpangan, termasuk dugaan praktik kolusi dan nepotisme dalam penentuan penyedia maupun pelaksanaan kerja sama.
“Kami tidak sedang menuduh pihak tertentu melakukan pelanggaran. Namun, nilai anggaran sebesar ini tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan. Jika terdapat indikasi kolusi, nepotisme, pengaturan tender, atau bahkan potensi kerugian keuangan negara, APH harus berani turun tangan dan memeriksa seluruh pihak terkait berdasarkan bukti. Jangan ada kesan bahwa pengadaan pemerintah daerah menjadi ruang nyaman bagi kepentingan kelompok tertentu,” lanjut Arifatullah.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa anggaran tersebut telah dialokasikan sesuai kebutuhan. Pemerintah harus mampu membuktikan bahwa setiap rupiah APBD digunakan secara efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata.
“Kalau memang pengadaan ini bersih dan sesuai aturan, buka dokumennya kepada publik. Jangan alergi terhadap kritik dan pengawasan. Uang yang digunakan adalah uang rakyat, sehingga pertanggungjawabannya juga harus kembali kepada rakyat,” tutupnya.
PB SEMMI menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan APBD Kabupaten Dairi demi mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.
Lingga/Jurnalis Go Indonesia
Advertisement
