Investigasi : Edwin
MUARO JAMBI | Go Indonesia.Id – Dugaan praktik penampungan dan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kembali mencuat di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi. Aktivitas yang diduga berkaitan dengan penampungan solar subsidi tersebut kini menjadi sorotan dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan pemeriksaan di lapangan.
Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh, Selasa (10/11/2026), sekitar pukul 11.38 WIB, terlihat sebuah mobil Cold Diesel berwarna kuning sedang melakukan pembongkaran BBM di lokasi tersebut.
Advertisement
Yang menjadi perhatian, kendaraan itu diduga tidak dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau pelat nomor. Kondisi tersebut perlu diperiksa lebih lanjut oleh pihak berwenang, termasuk memastikan identitas kendaraan dan legalitas aktivitas pengangkutan BBM yang dilakukan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, lokasi tersebut diduga menjadi tempat penampungan solar yang berasal dari aktivitas langsiran menggunakan truk tronton maupun kendaraan lainnya. Sejumlah warga juga menyebut aktivitas yang diduga berkaitan dengan penampungan BBM tersebut telah berlangsung cukup lama.
Jika informasi ini benar, praktik tersebut patut menjadi perhatian serius. Sebab, BBM bersubsidi merupakan barang yang distribusinya diatur negara dan diperuntukkan bagi konsumen yang berhak, bukan untuk disalahgunakan demi kepentingan pihak tertentu.
Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan instansi terkait, diminta tidak tinggal diam. Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar mendatangi lokasi kemudian persoalan menghilang tanpa kejelasan.
Penelusuran perlu mencakup asal-usul solar, kendaraan pengangkut, dokumen pembelian dan pengiriman, perizinan usaha, pola distribusi, hingga identitas pihak yang diduga menjadi pemasok maupun penampung.
Jika ditemukan unsur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi, aparat harus menindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, apabila kegiatan tersebut memiliki izin dan dasar hukum yang sah, pihak terkait juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi yang memenuhi unsur pidana dapat diancam hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Penerapan ketentuan pidana tersebut tentu harus berdasarkan hasil penyelidikan, alat bukti, dan terpenuhinya unsur tindak pidana.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak yang diduga terkait maupun aparat penegak hukum mengenai aktivitas pembongkaran dan dugaan penampungan solar subsidi di Desa Mendalo Darat.
Publik kini menunggu keberanian dan keseriusan APH untuk mengungkap fakta di balik aktivitas tersebut. Jangan sampai BBM yang seharusnya dinikmati masyarakat yang berhak justru diduga menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Redaksi Media masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setiap perkembangan akan diberitakan berdasarkan fakta dan hasil konfirmasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
REDAKSI
Advertisement
