SUMATERA BARAT | Go Indonesia.Id – Kerusakan lingkungan dengan luas lahan kritis mencapai 197.629 hektare di Provinsi Sumatera Barat menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan langkah nyata pemerintah daerah. Pemulihan hutan dinilai mendesak untuk menekan risiko bencana alam yang terus mengancam kehidupan masyarakat.
Melalui perspektifnya, Adli menyoroti kondisi ekologis Sumatera Barat yang menghadapi ancaman berulang, mulai dari banjir, tanah longsor hingga galodo saat musim hujan. Sementara pada musim kemarau, masyarakat dihadapkan pada ancaman kekeringan, tanah tandus, terganggunya sumber air, hingga potensi gagal panen.
Menurut Adli, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan cuaca, tetapi juga harus dilihat dari sisi kerusakan ekologi dan kondisi kawasan hutan yang membutuhkan pemulihan secara serius.
Adli menilai pemerintah daerah perlu menetapkan lima agenda utama untuk mempercepat pemulihan lingkungan di Sumatera Barat.
Pertama, melakukan penataan kembali kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi agar fungsi ekologisnya tetap terjaga.
Kedua, mempercepat rehabilitasi lahan kritis serta pemulihan daerah aliran sungai (DAS) yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tata air.
Ketiga, mendorong penerapan sistem agroforestri sebagai salah satu solusi untuk mengembangkan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Keempat, memperkuat pemberantasan aktivitas pembalakan liar (illegal logging) dan pertambangan ilegal (illegal mining) yang berpotensi memperparah kerusakan kawasan hutan.
Kelima, membangun kolaborasi nyata antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dalam menjalankan program pemulihan ekologi secara berkelanjutan.
Adli menegaskan bahwa hutan bukan sekadar kawasan hijau, melainkan jantung kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat, khususnya daerah yang menggantungkan perekonomian pada sektor pertanian dan perkebunan.
Kerusakan hutan dapat berdampak pada terganggunya sumber air, terancamnya produktivitas pertanian, serta meningkatnya risiko bencana ekologis.
Karena itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadikan pemulihan hutan atau recovery hutan sebagai indikator penting keberhasilan pembangunan daerah.
Pengukuran keberhasilan pembangunan, menurut perspektif tersebut, juga perlu memperhitungkan luas hutan yang berhasil dipulihkan dan sejauh mana risiko bencana dapat dikurangi.
Selamatkan Hutan Sumbar! Pulihkan Ekologi, Lindungi Kehidupan, Bangun Ekonomi Agro Berkelanjutan!
PERSPEKTIF ADLI
Membaca Realitas, Memahami Persoalan.
REDAKSI







