DHARMASRAYA | Go Indonesia.Id –
Kemunculan gerai Indomaret di wilayah Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, mulai menjadi sorotan publik.
Pasalnya, selama ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dikenal memiliki sikap tegas membatasi masuknya ritel modern berjaringan nasional seperti Indomaret dan Alfamart demi melindungi pelaku UMKM serta toko tradisional lokal.(15/5/26).
Advertisement
Keberadaan gerai tersebut memunculkan pertanyaan masyarakat terkait legalitas dan izin usaha yang digunakan untuk beroperasi di wilayah Sumbar.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelumnya menegaskan belum memberikan izin bebas terhadap ekspansi ritel luar daerah seperti Indomaret dan Alfamart. Kebijakan itu dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal dan melindungi usaha kecil menengah.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Endrizal, menyebut kebijakan pembatasan tersebut merupakan bentuk komitmen daerah dalam melindungi UMKM lokal agar tidak tersaingi oleh jaringan ritel besar nasional.
Bahkan sejak beberapa tahun lalu, Pemprov Sumbar diketahui konsisten tidak memberikan ruang bebas bagi waralaba minimarket nasional berkembang di daerah tersebut.
Dengan munculnya gerai Indomaret di Dharmasraya, masyarakat kini mempertanyakan apakah usaha tersebut:
1. Memiliki izin resmi sebagai waralaba nasional?
2. menggunakan sistem kemitraan lokal?
3. Atau beroperasi dengan nama badan usaha berbeda?
Sebab, sesuai kebijakan Pemprov Sumbar, izin usaha ritel modern berjaringan nasional memang diperketat dan dibatasi untuk menjaga keseimbangan ekonomi daerah.
Publik juga meminta pemerintah daerah serta instansi terkait transparan mengenai status perizinan gerai tersebut agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Jika benar beroperasi sebagai jaringan resmi Indomaret, maka muncul pertanyaan besar mengenai dasar izin usaha yang digunakan, mengingat sikap Pemprov Sumbar selama ini dikenal tegas terhadap ekspansi Alfamart dan Indomaret di Ranah Minang.
Sebagai bentuk keberimbangan, redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, maupun koreksi atas informasi yang disampaikan.
REDAKSI
Advertisement
