BURU SELATAN | Go Indonesia.id β Rencana kunjungan kerja Gubernur Maluku, Hendrik, ke Kabupaten Buru Selatan, khususnya wilayah Namrole, mendapat sorotan dari aktivis pemuda asal Kampung Baru, Kecamatan Ambalau.
Aktivis tersebut menyampaikan sikap penolakan terhadap kunjungan kerja yang dinilai belum disertai realisasi pembangunan nyata bagi masyarakat.(13/11/26)
Advertisement
Baginya, kehadiran seorang kepala daerah di tengah masyarakat seharusnya tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan momentum untuk menjawab berbagai persoalan mendasar yang selama ini dinantikan masyarakat.
Ada sejumlah tuntutan penting yang menjadi perhatian dan alasan munculnya sikap kritis tersebut.
Pertama, menagih janji pembangunan Jalan Lingkar Kecamatan Ambalau.
Pembangunan Jalan Lingkar Ambalau menjadi salah satu harapan besar masyarakat. Infrastruktur tersebut dinilai sangat penting untuk membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta mempermudah akses pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Aktivis pemuda mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah provinsi dalam merealisasikan janji pembangunan tersebut. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji yang terus berulang tanpa kejelasan pelaksanaan fisik di lapangan.
Kedua, meminta kejelasan komitmen dan tahapan pembangunan.
Masyarakat Ambalau membutuhkan penjelasan terbuka mengenai perencanaan, penganggaran, hingga target pelaksanaan pembangunan Jalan Lingkar Ambalau.
Menurut tuntutan aktivis, pemerintah harus berani memberikan kepastian kapan pembangunan dimulai dan bagaimana tahapan realisasinya. Jangan sampai aspirasi masyarakat kembali menjadi catatan dalam setiap kunjungan pejabat, tetapi tidak berujung pada perubahan nyata.
Ketiga, mendesak alokasi beasiswa pendidikan tinggi bagi generasi muda.
Selain persoalan infrastruktur, perhatian terhadap masa depan generasi muda Ambalau juga menjadi tuntutan penting.
Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan memberikan perhatian serius melalui kebijakan alokasi beasiswa pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi mempunyai semangat dan kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Beasiswa bukan sekadar bantuan, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia Maluku yang unggul dan mampu membangun daerahnya sendiri.
KUNJUNGAN KERJA HARUS MEMBAWA SOLUSI
Sikap kritis aktivis pemuda tersebut menjadi pengingat bahwa masyarakat di wilayah kepulauan, termasuk Kecamatan Ambalau, masih membutuhkan perhatian serius pemerintah dalam pemerataan pembangunan.
Kunjungan seorang gubernur semestinya menjadi kesempatan untuk mendengar langsung keluhan masyarakat, melihat kondisi di lapangan, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan daerah.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan kehadiran pejabat dan dokumentasi kegiatan, tetapi juga membutuhkan bukti nyata berupa pembangunan infrastruktur, akses pendidikan yang lebih baik, dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Kini, publik menantikan respons dan penjelasan Gubernur Maluku Hendrik atas berbagai tuntutan tersebut.
Sebab bagi masyarakat Ambalau, pembangunan bukan sekadar janji politik. Pembangunan adalah hak masyarakat yang harus diwujudkan.
Muhammad Guntur Booy |Jurnalis Go Indonesia
Advertisement
