SERAM BAGIAN BARAT| Go Indonesia.id – Praktik pengumpulan dana dari orang tua murid melalui komite sekolah di sejumlah SMA dan SMK di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, menjadi sorotan.
Hasil penelusuran investigasi wartawan Go Indonesia.id menemukan adanya sekolah yang masih menerapkan mekanisme penarikan dana melalui komite, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan dana pendidikan.(9/11/26).
Advertisement
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius: apakah pengumpulan dana melalui komite benar-benar merupakan sumbangan sukarela berdasarkan kesepakatan orang tua murid, atau justru telah berubah menjadi pungutan yang membebani wali siswa?
Persoalan ini juga mengarah pada pentingnya pengawasan Cabang Dinas Pendidikan yang membidangi SMA dan SMK di Kabupaten SBB. Masyarakat tentu berharap tidak ada praktik yang menjadikan komite sekolah sebagai sarana untuk menarik pembayaran rutin dari orang tua murid tanpa dasar dan mekanisme yang jelas.
Pengakuan Sekolah Jadi Temuan Penting
Dalam penelusuran tersebut, wartawan Go Indonesia.id melakukan konfirmasi kepada Kepala Perwakilan Cabang Dinas Pendidikan wilayah SMA/SMK Kabupaten SBB, berinisial N, di ruang kerjanya.
Dalam keterangannya, yang bersangkutan menyatakan belum mengetahui adanya mekanisme pengumpulan dana melalui komite yang masih dijalankan oleh pihak sekolah.
Namun, hasil penelusuran di lapangan justru menemukan keterangan berbeda.
Saat dikonfirmasi wartawan Go Indonesia.id, Kepala SMA Negeri 2 Kairatu Barat membenarkan bahwa pihak sekolah masih menggunakan sistem lama, yakni pengumpulan dana melalui komite dengan melibatkan orang tua murid.
Pengakuan tersebut menjadi perhatian karena memperlihatkan adanya mekanisme yang masih berjalan di tingkat sekolah, sementara pihak pengawas pendidikan menyatakan belum mengetahui program tersebut.
Kondisi ini perlu segera diklarifikasi agar tidak terjadi kesenjangan pengawasan maupun perbedaan pemahaman antara pihak sekolah dan instansi yang membidangi pendidikan.
Rp25 Ribu per Siswa, Berapa Dana Terkumpul Setahun?
Salah satu persoalan yang perlu ditelusuri lebih jauh adalah besaran dana yang diduga dibebankan kepada orang tua murid.
Jika benar terdapat penarikan sebesar Rp25.000 per siswa setiap bulan, maka perhitungannya cukup besar.
Dengan asumsi jumlah siswa antara 500 hingga 1.000 orang, simulasi pengumpulan dana selama 12 bulan menghasilkan angka:
– 500 siswa × Rp25.000 × 12 bulan = Rp150 juta.
– 1.000 siswa × Rp25.000 × 12 bulan = Rp300 juta.
Angka tersebut merupakan simulasi, bukan jumlah penerimaan yang telah dibuktikan. Karena itu, perlu ada pemeriksaan terhadap dokumen pengumpulan dan penggunaan dana, termasuk laporan pertanggungjawaban komite sekolah.
Pertanyaan mendasarnya, siapa yang menetapkan nominal tersebut? Apakah orang tua murid diberikan kebebasan untuk tidak membayar? Bagaimana mekanisme pengelolaannya? Dan apakah seluruh dana benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan?
Dispend Jangan Tutup Mata, Penertiban Harus Nyata
Praktik pungutan yang tidak sesuai ketentuan dalam dunia pendidikan tidak boleh dibiarkan berlangsung dengan berlindung di balik nama komite sekolah.
Perlu ditegaskan bahwa tidak semua pengumpulan dana oleh komite otomatis merupakan pungutan liar. Sumbangan pendidikan dapat dilakukan sesuai ketentuan, sepanjang bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktunya.
Namun, apabila ditemukan penarikan yang bersifat wajib, memaksa, atau membebani orang tua murid, maka hal tersebut harus diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Oleh sebab itu, Cabang Dinas Pendidikan wilayah SMA/SMK Kabupaten SBB didorong segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap sekolah-sekolah yang masih menerapkan mekanisme penarikan dana melalui komite.
Penertiban tidak cukup hanya melalui imbauan. Pemeriksaan harus menyentuh dasar kesepakatan, penetapan nominal, bukti penerimaan, penggunaan dana, serta pertanggungjawaban pengurus komite dan pihak sekolah.
Publik Menunggu Transparansi
Dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat masyarakat memperoleh pelayanan pendidikan yang layak, bukan justru menjadi sumber beban tambahan akibat mekanisme pembayaran yang tidak transparan.
Go Indonesia.id juga mempertanyakan apakah Cabang Dinas Pendidikan telah melakukan pengawasan secara berkala terhadap praktik pengumpulan dana di sekolah-sekolah SMA dan SMK di wilayah SBB.
Terkait dugaan adanya pembagian komisi atau aliran dana kepada pihak tertentu, hal tersebut masih membutuhkan bukti dan klarifikasi lebih lanjut. Tidak boleh ada pihak yang dituduh menerima keuntungan tanpa dasar pembuktian.
Kini masyarakat menunggu langkah konkret Dispend SBB. Apakah akan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menertibkan sekolah yang terbukti melanggar ketentuan, atau persoalan ini kembali berhenti pada sebatas pernyataan?
Go Indonesia.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak Cabang Dinas Pendidikan, kepala sekolah, serta pengurus komite sekolah demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang, transparan, dan sesuai Kode Etik Jurnalistik.
As/Jurnalis Go Indonesia
Advertisement
