BOGOR | Go Indonesia.id – Pelayanan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bogor I kembali menjadi sorotan. Kali ini, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Ahmad Yaudin Sogir, angkat bicara dan meminta jajaran pejabat BPN agar tidak mengabaikan hak masyarakat yang mengajukan permohonan sertifikat tanah.
Sogir menegaskan, pelayanan pertanahan harus berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP), transparan, serta memberikan kepastian waktu kepada masyarakat. Jangan sampai pemohon dibiarkan menunggu bertahun-tahun tanpa penjelasan yang jelas mengenai perkembangan berkasnya.
“Semestinya BPN menjalankan kinerjanya sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur). Saya dapat pengaduan dari masyarakat, ada yang mengurus pengakuan hak sudah dua tahun tetapi belum selesai, bahkan belum terlihat tanda-tanda barang itu jadi. Ini kan sama saja dengan mendzolimi masyarakat,” kata Sogir kepada wartawan di Cibinong, Senin (17/11/2026).
Menurutnya, apabila terdapat kekurangan dalam persyaratan administrasi maupun dokumen permohonan, pihak BPN seharusnya segera menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon. Dengan demikian, masyarakat dapat melengkapi kekurangan tersebut dan proses pelayanan tidak terhambat tanpa kejelasan.
“Jadi jangan didiamkan saja. Masa berkas tidak ada kekurangan, tetapi prosesnya sampai dua tahun belum jadi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa kantor pertanahan belakangan menjadi perhatian publik menyusul sejumlah perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun aparat penegak hukum Polda Metro Jaya (PMJ).
Karena itu, Sogir meminta jajaran ATR/BPN Kabupaten Bogor I menjadikan berbagai sorotan tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki sistem pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Jadi saya mohon agar berbenah diri. Tunjukkan pelayanan terbaiknya,” imbuhnya.
Dua Pemohon Mengaku Menunggu Berbulan-bulan hingga Bertahun-tahun
Sebelumnya, keluhan masyarakat terhadap pelayanan Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor I juga disampaikan sejumlah pemohon yang mengaku belum mendapatkan kepastian penyelesaian berkas permohonan tanah mereka.
Salah satunya Yudono, warga Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede. Ia mengaku telah mengajukan permohonan pemecahan sertifikat rumah tinggal sejak Maret 2025. Namun, hingga kini belum memperoleh kepastian kapan proses tersebut akan rampung.
“Saya mengajukan permohonan pemisahan bidang atas rumah saya sendiri sejak Maret 2025 yang lalu, sampai sekarang belum juga selesai. Saya tidak paham apa kendalanya, karena seingat saya berkas permohonannya lengkap, tidak ada kekurangan,” ungkap Yudono.
Keluhan serupa disampaikan Tifani, warga Cibubur yang memiliki sebidang tanah di Pakansari, Kecamatan Cibinong. Ia mengaku telah mengajukan permohonan hak atas tanah adat sejak Desember 2024, tetapi hingga kini belum mendapatkan kepastian penyelesaiannya.
“Berkas saya dari Desember 2024 loh, Mas, sampai sekarang belum jadi. Mungkin dikekepin itu berkasnya kali, jadi enggak jadi-jadi,” cetus Tifani dengan nada kesal.
Kepala Kantor BPN Sebelumnya Janji Lakukan Pembenahan
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor I, Didik Purnomo, sebelumnya menyampaikan komitmennya untuk melakukan pembenahan pelayanan di lingkungan internal kantor pertanahan yang dipimpinnya.
Didik mengaku akan menunjuk seorang PIC (Person in Charge) atau penanggung jawab pada masing-masing seksi agar masyarakat memiliki tempat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan persoalan terkait proses permohonan pertanahan.
“Saya akan tunjuk seorang PIC (Person in Charge-red) atau penanggung jawab di masing-masing seksi. Misalnya di pengukuran, tidak harus Kepala Seksi Pengukuran, tapi ada PIC-nya yang bisa menemui pemohon terkait persoalan yang dialaminya,” kata Didik.
ernyataan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi komitmen, tetapi benar-benar diwujudkan melalui perbaikan pelayanan yang terukur dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai status permohonan, kendala administrasi, serta estimasi penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Kini, publik menantikan realisasi pembenahan yang dijanjikan pihak ATR/BPN Kabupaten Bogor I agar persoalan lambannya proses pengurusan sertifikat tidak terus berulang dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan dapat dipulihkan.
Redaksi







